JEMBER, enewsindo.co.id – Pemerintah Kabupaten Jember terus mendorong pembangunan yang inklusif dengan memastikan perspektif gender masuk dalam setiap tahapan kebijakan daerah.

Upaya itu dilakukan dengan memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun program dan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Gender Budget Statement (GBS), Data Terpilah, dan Pelaporan Responsif Gender Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Jember itu berlangsung di Aula Letkol Moch. Sroedji Bakorwil V Jember, Kamis (18/6/2026).

Sebanyak 38 perangkat daerah serta sejumlah instansi lintas sektor mengikuti kegiatan tersebut. Bimtek ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pentingnya pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Sekretaris Dinsos PPPA Kabupaten Jember, Sri Rahayu Wilujeng, S.E., M.M., mengatakan perspektif gender tidak seharusnya berhenti pada tataran administrasi. Menurut dia, pengarusutamaan gender harus menjadi bagian dari proses pembangunan agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat secara adil.

“Penyusunan program responsif gender bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan instrumen penting untuk memastikan perempuan, laki-laki, serta kelompok rentan memperoleh manfaat pembangunan secara setara,” ujar Sri Rahayu Wilujeng.

Dia menjelaskan, Gender Budget Statement (GBS) merupakan salah satu instrumen penting untuk mengidentifikasi sekaligus mengukur sejauh mana program dan kegiatan pemerintah mampu menjawab persoalan kesenjangan gender.

Karena itu, perangkat daerah dituntut tidak hanya menyusun program berdasarkan asumsi. Data yang digunakan juga harus menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih spesifik.

“Data terpilah menjadi penting karena dapat membantu perangkat daerah melihat kondisi masyarakat secara lebih nyata. Dengan begitu, kebijakan yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat,” katanya.

Dalam bimtek tersebut, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, hingga kondisi sosial ekonomi. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih akurat.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Pengarusutamaan Gender Dinsos PPPA Kabupaten Jember, dr. Oktavia Wahyu Krisna Murti, M.M., mengatakan materi bimtek diarahkan pada kemampuan teknis yang dapat langsung diterapkan oleh masing-masing perangkat daerah.

“Peserta dibekali kemampuan dalam menyusun Anggaran Responsif Gender, Gender Budget Statement, data terpilah sektoral, hingga pelaporan responsif gender,” jelas Oktavia.

Tak hanya menerima materi, peserta juga mendapat pendampingan praktik penyusunan dokumen responsif gender. Pendampingan tersebut diharapkan membuat aparatur lebih memahami proses penyusunan dokumen sekaligus mampu menerapkannya dalam program dan kegiatan di instansi masing-masing.

Pemkab Jember berharap penguatan kapasitas tersebut dapat mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjadikan perspektif gender sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, kebijakan dan program pemerintah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)