JEMBER, enewsindo.co.id - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang mencapai lebih dari 30 persen mulai menimbulkan dampak nyata di tengah masyarakat Jember.

Perubahan harga yang cukup signifikan tersebut mendorong banyak pengguna kendaraan untuk beralih ke BBM bersubsidi, sehingga sejumlah SPBU mengalami peningkatan antrean kendaraan dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi ini juga memengaruhi ketersediaan Pertalite yang permintaannya meningkat tajam dibandingkan sebelumnya.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Dosen FISIP Universitas Jember, Muhammad Iqbal, menilai bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi masyarakat, tetapi juga memberikan tekanan bagi sektor ekonomi kecil.

Menurutnya, pelaku UMKM, pengemudi ojek online, kurir, hingga pekerja harian menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampak dari meningkatnya biaya operasional akibat penyesuaian harga bahan bakar tersebut.

Namun demikian, Iqbal menyoroti bahwa kelompok masyarakat kelas menengah justru berada pada posisi yang paling rentan. Mereka tidak termasuk penerima bantuan sosial dari pemerintah, tetapi tetap harus menghadapi kenaikan biaya hidup yang terjadi secara bertahap.

Dalam keterangannya kepada Radar Jember, Iqbal mengatakan, “Kelas menengah ini kelompok yang sangat rentan. Mereka tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos), tidak tersentuh BLT atau jaminan sosial lainnya dari anggaran pusat maupun daerah.”

Ia menjelaskan bahwa tekanan ekonomi yang terus berlanjut berpotensi membuat masyarakat kelas menengah menggunakan tabungan sebagai penyangga kebutuhan sehari-hari.

Jika situasi tersebut berlangsung dalam waktu lama tanpa adanya langkah mitigasi yang memadai, kondisi keuangan mereka dikhawatirkan semakin melemah dan berisiko menambah beban utang rumah tangga.

Karena itu, Iqbal mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Selain memastikan ketersediaan BBM bersubsidi, pemerintah juga diharapkan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta menyusun kebijakan yang mampu melindungi daya beli masyarakat.

Menurutnya, penurunan daya beli yang tidak terkendali dapat berdampak pada aktivitas ekonomi daerah dan berpotensi menekan pendapatan daerah dari sektor pajak maupun retribusi.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat, ia juga mengusulkan adanya efisiensi penggunaan BBM pada kendaraan operasional pemerintah.

Namun, kebijakan tersebut harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait penggunaan kuota Pertalite yang seharusnya lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)