SURABAYA, enewsindo.co.id - Sidang perdana perkara dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mulai mengungkap sejumlah fakta terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, jaksa memaparkan rangkaian dugaan perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa bersama dua pihak lain yang turut terseret dalam perkara tersebut.

Jaksa mengungkapkan bahwa terdakwa diduga memanfaatkan jabatannya untuk meminta sejumlah uang kepada pihak-pihak yang sedang mengurus perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

"Pihak yang sedang mengurus perizinan diwajibkan menyerahkan uang melalui pihak yang ditunjuk untuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di TPA Winongo," demikian isi dakwaan yang dibacakan dalam persidangan.

Dalam dakwaan tersebut, jaksa menjelaskan bahwa mekanisme pengumpulan dana yang mengatasnamakan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari praktik tersebut, dana yang berhasil dihimpun disebut mencapai sekitar Rp1,7 miliar dari sejumlah pihak yang tengah mengurus berbagai perizinan.

Salah satu perusahaan yang mengurus izin pembangunan perumahan dan rumah sakit disebut menyerahkan dana ratusan juta rupiah setelah adanya permintaan yang disampaikan dalam pertemuan dengan terdakwa.

"Perusahaan memenuhi permintaan tersebut karena khawatir proses perizinan yang sedang diajukan akan mengalami hambatan apabila tidak dipenuhi," ungkap jaksa saat membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim.

Selain dugaan pemerasan, jaksa juga menguraikan adanya dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek pemeliharaan jalan di Kota Madiun. Dugaan tersebut melibatkan sejumlah pihak dan disebut berkaitan dengan pemberian fee dari nilai proyek yang dikerjakan oleh penyedia jasa.

Perkara ini kini memasuki tahap pembuktian di pengadilan. Majelis hakim dijadwalkan melanjutkan persidangan untuk mendalami fakta-fakta yang telah diungkap dalam surat dakwaan serta keterangan yang disampaikan selama proses persidangan berlangsung. (*)