BONDOWOSO, enewsindo.co.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Universitas At-Taqwa Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Jumat, 12 Juni 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus tuntutan terhadap realisasi sejumlah janji politik yang pernah disampaikan Bupati Bondowoso saat masa kampanye Pilkada 2024.

Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti komitmen pemerintah daerah terkait pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem. Massa menilai program tersebut hingga kini belum menunjukkan implementasi yang jelas.

Berbagai poster berisi kritik dan tuntutan dibentangkan selama aksi berlangsung, disertai orasi yang menyuarakan harapan masyarakat agar janji kampanye tidak berhenti sebatas slogan politik.

Koordinator aksi, Rifky Gimnastiar, mengatakan bahwa janji pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrem pernah disampaikan secara terbuka saat debat publik Pilkada Bondowoso. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh kepastian terkait pelaksanaan program tersebut.

“Publik sudah tahu semua, janji itu disampaikan saat debat publik di Pilkada kemarin,” ujar Rifky Gimnastiar sebagaimana dikutip dari detik.com.

Aksi mahasiswa turut diwarnai dengan pertunjukan teatrikal yang menggambarkan kondisi masyarakat kecil yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.

Melalui aksi simbolik tersebut, mahasiswa ingin menyampaikan pesan bahwa kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan perlu segera diwujudkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang membutuhkan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menemui langsung para demonstran bersama sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Bondowoso.

Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah menghargai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan menjadikannya sebagai pengingat atas komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat.

Fathur Rozi menjelaskan bahwa pelaksanaan program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem memerlukan proses verifikasi dan validasi data agar kebijakan yang dijalankan tepat sasaran.

Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menjalankan program tersebut secara terukur dengan mempertimbangkan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons atas tuntutan mahasiswa yang meminta kepastian mengenai realisasi janji politik tersebut. (*)