JAKARTA, enewsindo.co.id - Rencana perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 menjadi perhatian publik. Salah satu agenda yang menyita sorotan adalah pelantikan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana. Pergantian tersebut memunculkan berbagai tanggapan termasuk dari kalangan akademisi dan aktivis mahasiswa.

Mantan Ketua Umum BEM UGM, Tiyo Ardianto, menjadi salah satu pihak yang secara terbuka mengkritisi keputusan tersebut. Dalam sebuah diskusi yang disiarkan Kompas TV, ia mempertanyakan kapasitas dan rekam jejak Nanik untuk memimpin lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program gizi nasional.

Tiyo Ardianto menilai pergantian pimpinan BGN seharusnya dibarengi dengan gagasan yang mampu membawa perubahan nyata terhadap program yang sedang berjalan. Ia bahkan menyebut bahwa kompetensi dan moralitas semestinya menjadi pertimbangan utama dalam penunjukan pejabat publik.

“Kita sebenarnya dihadapkan pada situasi di mana syarat pejabat itu kompetensi dan moralitas. Namun yang terlihat justru loyalitas lebih diutamakan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan dengan Juru Bicara Partai Gerindra, Astrio Feligent. Astrio menegaskan bahwa jabatan strategis di BGN tidak harus selalu diisi oleh seseorang yang memiliki latar belakang ahli gizi. Menurutnya, kemampuan manajerial dan tata kelola organisasi merupakan faktor penting agar program pemerintah dapat berjalan sesuai target.

Meski demikian, Tiyo tetap mempertahankan pandangannya, Ia menilai pengisian jabatan publik perlu mempertimbangkan kesesuaian kompetensi dengan tugas yang akan dijalankan. Perdebatan itu pun menjadi sorotan karena mencerminkan perbedaan pandangan mengenai standar yang seharusnya digunakan dalam penempatan pejabat negara.

Di sisi lain, perhatian publik terhadap BGN semakin meningkat setelah Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pimpinan lembaga tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Situasi tersebut membuat arah kepemimpinan dan tata kelola BGN ke depan menjadi perhatian berbagai pihak. (*)