NIAS SELATAN, enewsindo.co.id - Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan fisik di Desa Bawootalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan periode 2020–2024 mulai diaudit. 

Tim Inspektorat Kabupaten Nias Selatan bersama Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum (PU) turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah proyek yang didanai melalui Dana Desa, Kamis (23/7/2026).

Empat kegiatan fisik menjadi objek audit, yakni pembangunan parit, pembangunan jalan tani, pemasangan lampu jalan, serta lanjutan pembangunan gedung serbaguna.

Tim melakukan pemeriksaan lapangan untuk mencocokkan kondisi fisik pekerjaan dengan dokumen pelaksanaan kegiatan.

Proses audit turut disaksikan Ketua BPD Desa Bawootalua Baziduhu Buulolo, anggota BPD Ikhlas Buulolo, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Diana Gulo, serta tokoh masyarakat Faudu Nasokhi Buulolo.

Ketua BPD Desa Bawootalua, Baziduhu Buulolo berharap audit dilakukan secara profesional dan independen sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa.

"Kami berharap Inspektorat Kabupaten Nias Selatan menindaklanjuti hasil audit ini secara profesional, transparan, dan seadil-adilnya sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas hasil pemeriksaan," ujarnya.

Harapan serupa disampaikan tokoh masyarakat Faudu Nasokhi Buulolo. Menurutnya, hasil audit harus menjadi dasar untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sementara itu, Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan, Darius Laia, mengatakan hasil pemeriksaan teknis belum dapat disimpulkan karena masih menunggu perhitungan akhir.

"Kita tunggu dulu hasil perhitungan berapa dana yang diperkirakan tidak sesuai pelaksanaan," kata Darius saat dikonfirmasi awak media.

Hingga berita ini diterbitkan, Inspektorat Kabupaten Nias Selatan belum menyampaikan hasil resmi audit maupun kesimpulan pemeriksaan. Apakah terdapat temuan kerugian atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan empat proyek fisik tersebut.

Audit ini diharapkan menjadi langkah untuk memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai ketentuan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di Desa Bawootalua. (*)