JAKARTA, enewsindo.co.id - Sektor perunggasan nasional tengah bersiap melakukan transformasi besar di tengah tantangan fluktuasi harga pasar dan dominasi rantai pasok global. Hilirisasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi peternak rakyat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvin Antonio mengatakan industri perunggasan tidak hanya berperan sebagai penyedia protein hewani, tetapi juga penggerak ekonomi masyarakat pedesaan.(*)

Karena itu, pihaknya menggelar forum strategis lintas sektoral bertema Peran Serta Pemerintah dan Asosiasi dalam Mensejahterakan Peternak Melalui Hilirisasi yang berlangsung di Seminar Room 1 Hall 5 Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta, Jumat (8/5).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pameran teknologi pertanian dan peternakan terbesar, AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026. “Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan solusi konkret atas persoalan strategis peternakan rakyat,” ujar Alvin.

Dia mengungkapkan, pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Pertanian disebut telah menyiapkan pendanaan sekitar Rp20 triliun guna membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.

Tak hanya itu, pemerintah juga berencana mengalihkan kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) dari pihak swasta kembali ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah itu dinilai penting untuk melindungi peternak lokal dan menekan biaya produksi pakan ternak.

Menurut Alvin, hilirisasi menjadi kunci agar peternak tidak lagi bergantung pada penjualan ayam hidup dan telur mentah yang rentan terhadap gejolak harga pasar. “Hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat posisi tawar peternak,” katanya.

Dia menambahkan, peternak rakyat selama ini masih menghadapi persoalan struktural berupa ketidakstabilan harga dan dominasi rantai pasok oleh korporasi besar.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat infrastruktur pascapanen melalui pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) dan fasilitas rantai dingin sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui BUMN pangan.

Dalam seminar tersebut, KPUN bersama sejumlah asosiasi peternak juga mendorong lahirnya regulasi terintegrasi dari hulu hingga hilir, akses pendanaan untuk pembangunan fasilitas pascapanen, hingga kolaborasi lintas sektor demi menciptakan ekosistem usaha perunggasan yang lebih berkeadilan.

Seminar dibagi menjadi dua sesi strategis dengan menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, BUMN pangan, praktisi, dan asosiasi peternak. Pada sesi pagi, sidang pleno diikuti gabungan asosiasi seperti PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO. (*)