JEMBER, enewsindo.co.id - Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan menyusul adanya potensi penyalahgunaan data identitas berupa KTP yang berdampak pada berkurangnya jumlah penerima bantuan sosial.

Menjelang akhir April 2026, tim pelaksana PKH setempat menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menjaga data pribadi agar hak bantuan tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Ketua Tim PKH Jember, Otong Muyi, menjelaskan bahwa dinamika jumlah penerima dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari hasil verifikasi lapangan hingga adanya sanggahan kelayakan dari masyarakat.

Selain itu, penggunaan KTP untuk keperluan di luar bantuan sosial turut menjadi salah satu penyebab utama pencoretan nama dari daftar penerima.

Ia juga menegaskan bahwa sistem penentuan penerima kini mengacu pada basis data terintegrasi yang dikelola pemerintah pusat, sehingga proses seleksi menjadi lebih ketat dan terukur.

“Kami mengimbau seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan operator terkait, untuk aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga data pribadi, khususnya KTP, agar tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah desa diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan penyuluhan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebocoran data serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Hingga akhir April 2026, monitoring terhadap penerima PKH di Jember masih terus dilakukan guna menjaga akurasi data dan transparansi penyaluran bantuan. (*)