KALIMANTAN enewsindo.co.id - Gelombang aksi yang digelar oleh Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) pada 21 April 2026 menjadi sorotan publik. Aksi ini tidak hanya menunjukkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, tetapi juga menjadi momentum penting bagi mahasiswa dan berbagai elemen sipil dalam menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah daerah.

Sejak pagi hari, ratusan massa dari kalangan mahasiswa dan masyarakat mulai memadati area depan Gedung DPRD Kalimantan Timur. Mereka datang dengan membawa berbagai atribut aksi, mulai dari spanduk, poster, hingga pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi.

Suasana sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa nekat memanjat papan reklame besar di sekitar lokasi untuk mencopot baliho bergambar Ketua dan anggota DPRD Kaltim.

Tindakan tersebut dilakukan sebagai simbol kekecewaan terhadap lembaga legislatif yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan. Sebagai gantinya, massa membentangkan spanduk buatan sendiri yang berisi tiga tuntutan utama, yaitu audit seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta desakan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara total dan transparan.

Salah satu perwakilan mahasiswa, Ahmad Fauzi, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

“Kami datang ke sini bukan tanpa alasan. Kami melihat banyak kebijakan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Audit kebijakan adalah langkah awal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya lantang di hadapan massa.

Aksi kemudian berlanjut dengan long march menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Massa bergerak secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan dari TNI dan Polri. Sepanjang perjalanan, peserta aksi terus menyuarakan tuntutan mereka melalui yel-yel dan orasi.

Sesampainya di Kantor Gubernur, massa kembali menggelar orasi dan menuntut agar pemerintah provinsi memberikan tanggapan langsung atas aspirasi yang disampaikan.

Namun, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tidak hadir secara langsung di tengah massa. Ia kemudian memberikan respons melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya dan akun resmi pemerintah provinsi.

Dalam pernyataannya, Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi terhadap aksi yang telah berlangsung secara tertib dan kondusif. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga keamanan selama aksi berlangsung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, TNI, Polri yang menjaga keamanan, situasi kondusif sampai berakhirnya penyampaian aspirasi di Bumi Etam,” ujar Rudy dalam video tersebut.

Lebih lanjut, Rudy menegaskan pentingnya peran masyarakat dan mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, kritik dan masukan yang disampaikan merupakan bagian penting dari proses demokrasi.

“Kami sangat berharap adik-adik mahasiswa, masyarakat, seluruh lapisan, bisa selalu menjadi mata-telinga kami di dalam melaksanakan perbaikan dan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” imbuhnya. Dikutip dari https://www.detik.com

Ia juga menekankan bahwa masa depan Kalimantan Timur sangat bergantung pada keterlibatan aktif generasi muda dalam mengawal kebijakan publik. Rudy menilai bahwa aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut memiliki nilai yang konstruktif bagi pemerintah daerah.

“Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas,” ucapnya. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Dr. Siti Rahmawati, menilai aksi tersebut sebagai refleksi dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi lokal.

“Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis. Pemerintah seharusnya melihat ini sebagai peluang untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sebagai ancaman,” jelasnya saat dimintai tanggapan. Ia juga menambahkan bahwa tuntutan audit kebijakan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. “Selama dilakukan secara objektif dan transparan, audit kebijakan justru bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambahnya.

Aksi 21 April ini pun menjadi pengingat bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun di atas prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Aspirasi yang disampaikan oleh massa diharapkan tidak hanya menjadi wacana sesaat, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pemerintah daerah.

Dengan berakhirnya aksi secara damai, harapan besar kini tertuju pada respons nyata dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjawab tuntutan masyarakat. Momentum ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)