TRENGGALEK, enewsindo.co.id - Pemerintah Kabupaten Trenggalek mulai merinci pemanfaatan pinjaman sebesar Rp70 miliar sebagai bagian dari strategi mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengatakan alokasi anggaran akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan serta pengembangan sektor pariwisata dan kawasan perkotaan.

“Kalau pembagiannya sesuai yang kita usulkan, Rp41 miliar untuk infrastruktur jalan, kemudian sekitar Rp29 miliar untuk pariwisata dan perbaikan kota,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebagian pembiayaan di sektor pariwisata juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kawasan bendungan dan sekitarnya, termasuk pengembangan wisata berbasis edukasi dan sejarah.

Salah satu proyek yang disiapkan adalah revitalisasi mesin kopi peninggalan Belanda yang diharapkan dapat kembali beroperasi sebagai sarana produksi sekaligus atraksi wisata.

“Target kita mesin kopi peninggalan Belanda itu bisa berfungsi lagi. Jadi selain kopinya bisa dijual, masyarakat juga bisa merasakan pengalaman bagaimana dulu proses roasting kopi dilakukan,” katanya.

Selain pengembangan kopi, kawasan tersebut juga akan diperkuat melalui pengolahan hasil peternakan susu. Pemerintah daerah berencana menghadirkan mesin sterilisasi guna meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Menurut Arifin, langkah tersebut sejalan dengan program nasional peningkatan gizi masyarakat, di mana susu hasil produksi peternak lokal dapat diolah dan didistribusikan untuk kebutuhan sekolah.

“Kita siapkan dari pasteurisasi, sterilisasi sampai pengemasan. Harapannya bisa mendukung program makan bergizi gratis sekaligus memperkuat ekonomi peternak lokal,” ujarnya.

Ia menambahkan, skema tersebut bertujuan agar hasil produksi peternak tidak lagi bergantung pada distribusi ke luar daerah. Dengan pengolahan di dalam daerah, nilai ekonomi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Trenggalek.

Lebih lanjut, Arifin menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah sebagai sumber pendapatan baru. Pemerintah daerah, kata dia, tidak bisa terus bergantung pada pajak sebagai sumber utama pendapatan asli daerah (PAD).

“Kalau tidak ingin membebani masyarakat dengan kenaikan pajak, maka kita harus kreatif mengelola aset yang kita miliki agar bisa menghasilkan pendapatan,” katanya.

Ia menilai pengembangan sektor usaha berbasis potensi lokal menjadi kunci untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, sehingga pembiayaan yang dilakukan tidak hanya menjadi beban, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru yang berkelanjutan. (*)