JAKARTA, enewsindo.co.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengkritik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar tata kelola anggaran apabila benar tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Tidak boleh ada lembaga yang berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah,” tegas Charles.

Ia juga menyoroti potensi pemborosan dalam program tersebut di tengah kondisi fiskal yang menuntut efisiensi. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya difokuskan pada pemenuhan gizi, bukan pengadaan yang dinilai tidak memiliki urgensi jelas.

“Program gizi bukan program bagi-bagi proyek,” ujarnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik merupakan bagian dari rencana anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia memastikan jumlah unit tidak sebesar yang beredar dan masih dalam proses administrasi sebelum digunakan.

“Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” kata Dadan.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa usulan pengadaan tersebut sebelumnya sempat ditolak. Ia menilai anggaran MBG seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan utama. “Tahun lalu sempat kita tolak pengadaan motor,” ujarnya. (*)