NIAS SELATAN, enewsindo.co.id - Sejumlah jurnalis di Kabupaten Nias Selatan (Nisel) tengah mematangkan rencana pembentukan Forum Wartawan Kepolisian Nias Selatan (Forwali Nisel). 

Organisasi ini disiapkan sebagai wadah pemersatu wartawan dari berbagai latar belakang dan keterbatasan saat menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.

Forwali Nisel diharapkan menjadi ruang koordinasi sekaligus penguatan solidaritas antarsesama wartawan yang melakukan peliputan di lingkungan Polres Nias Selatan.

Ketua Umum Forwali Nisel, Perubahan Buulolo alias Ahan, mengatakan forum tersebut dibentuk untuk menjaga marwah profesi wartawan sekaligus memberikan perlindungan terhadap jurnalis saat bertugas.

“Forwali Nisel dibentuk untuk menjaga marwah wartawan dan melindungi jurnalis dari berbagai bentuk kriminalisasi saat menjalankan tugas peliputan di lapangan,” ujar Perubahan, Sabtu (23/5/2026) pada enewsindo..

Menurutnya, keberadaan forum ini juga diarahkan menjadi mitra strategis Polres Nias Selatan beserta jajaran dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Tidak hanya itu, Forwali Nisel juga disiapkan menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Nisel guna mendukung keterbukaan informasi publik.

Forum tersebut nantinya akan mengoordinasikan berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pemerintah, pihak swasta, BUMN, maupun BUMD, selama tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perubahan menegaskan, Forwali Nisel berkomitmen mengikuti perkembangan di tengah masyarakat secara proaktif. Langkah itu dilakukan untuk mendorong pemerataan pelayanan, baik di sektor pembangunan maupun keamanan di wilayah Nias Selatan.

"Dengan terbentuknya forum ini, komunikasi antara wartawan, kepolisian, dan pemerintah daerah diharapkan semakin terbuka." Katanya.

Selain itu, tambah Perubahan, pemberitaan di Nias Selatan juga diharapkan berjalan lebih profesional, berimbang, serta mendukung pembangunan daerah yang transparan dan berkeadilan.

Diketahui, saat ini, proses pembentukan Forwali Nisel masih berada pada tahap pengurusan badan hukum agar organisasi dapat berjalan resmi sesuai ketentuan yang berlaku. (*)