TRENGGALEK, enewsindo.co.id - Pemerintah Kabupaten Trenggalek memilih langkah cepat dan pragmatis untuk menjaga ritme birokrasi tetap stabil. Pasca pelantikan delapan pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) definitif oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, sejumlah kursi strategis di organisasi perangkat daerah (OPD) tak dibiarkan kosong terlalu lama.

Sebagai solusi, penunjukan pelaksana tugas (Plt) di delapan OPD dilakukan. Kebijakan ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan strategi menjaga kesinambungan pelayanan publik di tengah dinamika mutasi hasil uji kesesuaian (job fit).

Sekretaris Daerah Trenggalek, Edy Soepriyanto, menegaskan bahwa kekosongan jabatan merupakan konsekuensi logis dari pergeseran posisi pejabat. Namun, menurutnya, kondisi itu tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan.

“Mutasi hasil job fit yang telah dilaksanakan meninggalkan sejumlah posisi kosong. Agar tugas pemerintahan tetap berjalan optimal, maka kita tunjuk pelaksana tugas,” ujarnya.

Sebanyak delapan OPD kini diisi oleh Plt, baik untuk mengisi jabatan yang benar-benar kosong maupun melanjutkan masa tugas pejabat sebelumnya. Para pejabat tersebut mulai efektif bekerja sejak 1 April 2026, menandai percepatan adaptasi birokrasi terhadap struktur baru.

Nama-nama yang ditunjuk mencerminkan kombinasi pengalaman dan kebutuhan organisasi. Cusi Kurniawati dipercaya sebagai Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Suprihadi mengisi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, serta Yusuf Widharto di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Di sektor layanan dasar, drg Andiek Muarifin menjabat Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sementara itu, Purwo Edi Prawito mengemban tugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, dan Wijiono di Inspektorat.

Untuk sektor kepemudaan dan infrastruktur, Arief Setiawan ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Anjang Purwoko sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Di balik penunjukan ini, terselip agenda yang lebih besar: regenerasi kepemimpinan birokrasi. Edy menyebut, pengisian jabatan definitif ke depan akan ditempuh melalui seleksi terbuka, memberi peluang bagi pejabat administrator atau eselon III untuk naik kelas.

Namun, proses regenerasi itu bukan tanpa konsekuensi. Kenaikan pejabat di level menengah berpotensi memicu kekosongan baru di lapisan bawah, menciptakan efek berantai dalam struktur birokrasi.

“Ketika pejabat eselon III naik, tentu akan ada posisi yang kosong lagi. Ini akan segera kita maksimalkan agar bisa terisi,” jelasnya.

Langkah Pemkab Trenggalek ini memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pembaruan. Di satu sisi, Plt menjadi jangkar agar roda pemerintahan tetap berjalan. Di sisi lain, seleksi terbuka membuka ruang kompetisi yang lebih transparan, sekaligus menjadi pintu masuk bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru di tubuh birokrasi daerah. (*)