TRENGGALEK, enewsindo.co.id - Langkah penyegaran birokrasi kembali diambil Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. Tak sekadar rotasi jabatan, pelantikan delapan kepala dinas dan direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kali ini menjadi sinyal kuat percepatan reformasi kinerja di lingkungan pemkab.

Prosesi di Gedung Bhawarasa itu menandai fase baru penyesuaian organisasi perangkat daerah (OPD) setelah perubahan nomenklatur. Namun lebih dari itu, Bupati yang akrab disapa Mas Ipin tersebut menegaskan arah kebijakan, birokrasi harus adaptif dan berdampak nyata.

“Evaluasi kami lakukan dulu. Kalau masih optimal, dipertahankan. Kalau tidak, harus digeser agar lebih efektif,” ujarnya.

Pesan itu memperlihatkan bahwa reshuffle bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari strategi menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.

Sejumlah nama pun dipercaya mengisi pos kunci. Saeroni ditunjuk sebagai Direktur RSUD dr. Soedomo, sementara Sunarto mengisi jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda.

Di lini teknis, Muyono Piranata memimpin Dinas Peternakan dan Perikanan, Joko Susanto menangani Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Edi Santoso mengelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Adapun Suhartoko, Agus Dwi Karyanto, dan Habib Solehudin masing-masing mengisi sektor pemberdayaan desa, pendidikan, serta sosial dan perlindungan perempuan-anak tiga bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sorotan khusus diberikan pada sektor air bersih. Mas Ipin secara terbuka menegaskan bahwa pemilihan direktur PDAM dilakukan tanpa intervensi personal.

“Saya tidak mengenal kandidatnya. Yang dilihat kualitas dan rekam jejak,” tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penanda bahwa profesionalisme mulai didorong lebih kuat, terutama di sektor layanan dasar yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.

Direktur PDAM yang baru dihadapkan pada pekerjaan rumah besar, membenahi sistem, menekan kebocoran, sekaligus memperluas jangkauan layanan. Bahkan, pemkab mulai mengarahkan strategi bisnis melalui pengembangan air minum dalam kemasan (AMDK).

“Keuntungan AMDK nanti untuk memperkuat layanan,” jelas Mas Ipin.

Di sisi lain, tekanan terhadap efisiensi anggaran juga tidak kalah penting. Dengan batas belanja pegawai maksimal 30 persen, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif menjaga keseimbangan fiskal.

Dengan capaian pendapatan asli daerah sebesar Rp353 miliar, peluang itu terbuka. Namun, tantangannya adalah menjaga tren tersebut tetap naik tanpa mengorbankan kualitas layanan. “Pilihannya jelas, menekan belanja atau meningkatkan pendapatan,” tandasnya.

Reshuffle ini pada akhirnya menjadi ujian: apakah penyegaran struktur benar-benar mampu mendorong kinerja, atau sekadar pergantian posisi. Publik kini menunggu hasil nyata di lapangan. (*)