BANYUWANGI, enewsindo.co.id - Keluhan warga terkait dampak debu dari proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mendapat perhatian dari anggota DPR RI Sonny T. Danaparamita.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur III itu menanggapi laporan masyarakat yang menyebut aktivitas kendaraan proyek memicu debu tebal di sekitar permukiman warga, terutama di Dusun Mangunrejo.

Keluhan tersebut disampaikan oleh salah satu warga yang dikenal sebagai influencer lokal. Dalam laporannya, warga menyebut lalu lintas truk pengangkut material proyek yang keluar masuk lokasi pembangunan membuat kondisi jalan menjadi berdebu saat cuaca panas dan berubah licin ketika hujan.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan masyarakat. Sejumlah warga mengaku mengalami gangguan pernapasan yang diduga berkaitan dengan paparan debu, bahkan beberapa di antaranya menunjukkan gejala yang mengarah pada Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).

Selain berdampak pada kesehatan, jalan yang tertutup debu juga dinilai meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi proyek.

Menanggapi laporan itu, Sonny mengatakan telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Asisten Pembangunan agar persoalan tersebut segera mendapat perhatian.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pihak Pemkab Banyuwangi agar persoalan ini mendapat perhatian, terutama terkait kesehatan warga dan keselamatan pengguna jalan akibat debu dari aktivitas proyek,” ujar Sonny kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).

Ia menilai pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program nasional memiliki tujuan penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan dampak lingkungan dan kenyamanan warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek.

Menurutnya, keberlanjutan pembangunan perlu diimbangi dengan langkah mitigasi terhadap dampak yang muncul di lapangan.

“Program nasional tentu penting dan harus berjalan. Namun dampak yang dirasakan warga juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa merugikan masyarakat,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, proyek pembangunan Sekolah Rakyat tersebut merupakan program pemerintah pusat yang melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi antara kementerian terkait, pemerintah daerah, serta pihak pelaksana proyek untuk mencari solusi konkret, seperti pengendalian debu melalui penyiraman jalan, pembersihan area secara berkala, serta pengaturan lalu lintas kendaraan proyek.

“Harapannya keluhan warga bisa segera ditindaklanjuti sehingga proyek tetap berjalan dengan baik, sementara masyarakat di sekitar lokasi juga tetap terlindungi,” ujarnya. (*)