KOTA KEDIRI, enewsindo.co.id - Penataan wajah kota di Kota Kediri mulai menunjukkan arah yang lebih konkret. Bukan lagi sebatas wacana atau rencana jangka panjang, pemerintah kota turun langsung menyentuh persoalan yang selama ini kerap luput dari perhatian, kabel utilitas yang semrawut.

Di kawasan Jalan Stasiun, pemandangan kabel yang menjuntai dan bertumpuk akhirnya ditertibkan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri, Endang Kartika Sari, memimpin langsung kegiatan peninjauan sekaligus pemotongan kabel, Rabu (25/2/2026) lalu.

Langkah tersebut bukan sekadar aksi teknis. Ia menjadi simbol bahwa Pemkot Kediri ingin mengakhiri pembiaran terhadap infrastruktur yang mengganggu estetika sekaligus berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Kami ingin memastikan fasilitas kota tertata dengan baik sehingga masyarakat bisa merasakan langsung dampaknya, baik dari sisi keamanan maupun kenyamanan,” ujar Endang di sela kegiatan.

Selama ini, kabel utilitas yang tak tertata rapi kerap menjadi keluhan warga. Selain merusak pemandangan, kondisi kabel yang melintang rendah atau menggantung sembarangan dinilai berisiko, terutama saat hujan deras atau angin kencang. Dalam konteks kota yang terus berkembang, persoalan utilitas tak lagi bisa dipandang remeh.

Penertiban di Jalan Stasiun dapat dibaca sebagai titik awal penataan infrastruktur yang lebih komprehensif. Bagi pemerintah daerah, penataan kabel bukan hanya soal kerapian visual, tetapi juga bagian dari upaya membangun wajah kota yang modern dan berkelanjutan.

Jalan Stasiun sendiri merupakan salah satu kawasan dengan mobilitas tinggi. Aktivitas transportasi dan lalu lintas yang padat menjadikannya representasi wajah kota. Karena itu, pembenahan di lokasi tersebut dinilai strategis baik secara fungsi maupun simbolik.

Pemkot Kediri juga memberi sinyal bahwa penertiban tidak berhenti di satu titik. Kawasan lain dengan kondisi utilitas serupa akan menjadi target berikutnya. Jika konsisten dilakukan, langkah ini berpotensi mengubah lanskap kota secara bertahap.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap ruang publik yang aman dan nyaman, penataan utilitas menjadi bagian penting dari tata kelola kota yang responsif. Kini, publik menunggu konsistensi apakah gerakan ini akan berlanjut sebagai kebijakan berkelanjutan atau sekadar momentum sesaat. (*)