KANGEAN,enewsindo.co.id - Ketidakstabilan nyala listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, kembali menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Kali ini, sektor yang paling terdampak adalah jaringan telekomunikasi yang kerap lumpuh akibat pasokan listrik yang tidak normal.

Dalam beberapa waktu terakhir, warga Pulau Kangean mengeluhkan seringnya pemadaman listrik, disertai tegangan yang naik turun. Kondisi tersebut membuat perangkat pendukung jaringan seluler milik sejumlah provider tidak dapat beroperasi secara optimal. Akibatnya, layanan telepon dan akses internet sering terganggu, bahkan terhenti total di beberapa titik.

“Kalau listrik padam atau tegangannya tidak stabil, sinyal langsung hilang. Kadang bisa seharian tidak ada internet,” keluh Regal, warga Kecamatan Arjasa, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, gangguan jaringan tersebut sangat menyulitkan aktivitas warga. Terlebih, internet kini menjadi kebutuhan utama dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.

“Anak-anak sekolah kesulitan belajar daring, pelaku usaha tidak bisa berkomunikasi dengan pembeli, bahkan untuk sekadar menghubungi keluarga di luar pulau saja susah,” imbuhnya.

Ketergantungan jaringan telekomunikasi terhadap pasokan listrik PLTD setempat membuat persoalan kelistrikan di Kangean berdampak berlapis. Tidak hanya memadamkan lampu rumah warga, tetapi juga melumpuhkan akses informasi dan komunikasi masyarakat kepulauan.

Ironisnya, kata Regal persoalan kelistrikan yang berdampak luas tersebut dinilai belum pernah menjadi pembahasan serius di Gedung DPRD Kabupaten Sumenep. Padahal, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat diharapkan menjadi corong aspirasi masyarakat Kangean.

“Sudah bertahun-tahun listrik di Kangean bermasalah, tapi DPRD seperti tidak pernah merasa punya tanggung jawab. Padahal, listrik bukan sekadar soal lampu menyala, melainkan menyangkut pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hak dasar warga kepulauan,” kata Regal.

Ia menilai DPRD Kabupaten Sumenep gagal menjalankan fungsi pengawasan dan representasi. Persoalan kelistrikan yang berdampak langsung pada lumpuhnya jaringan telekomunikasi, menurutnya, seharusnya menjadi isu prioritas, bukan sekadar keluhan rutin yang dibiarkan mengendap.

"Kalau DPRD serius, mestinya sudah ada rapat khusus, rekomendasi tegas ke pemerintah daerah dan PLN. Yang terjadi justru sepi, seolah-olah Kangean tidak masuk peta perhatian,” ujarnya.

Ia juga menyindir wakil rakyat yang dinilai lebih aktif muncul saat agenda seremonial dibanding mengurus persoalan mendasar masyarakat kepulauan.“Kami butuh kerja nyata, bukan kunjungan simbolik atau janji normatif. Selama DPRD terus diam, ketertinggalan Kangean akan terus dianggap wajar,” tegasnya.