JAKARTA, enewsindo.co.id - Komunitas Peternak Unggul Nasional (KPUN), melalui ketuanya Alvino Antonio, melayangkan protes keras kepada Kementan RI atas dugaan pemboikotan distribusi day old chick (DOC) kepada peternak kecil. 

Bagi KPUN, persoalan ini bukan hanya soal pasokan bibit ayam, tetapi menyentuh soal keadilan akses dan nasib ribuan peternak rakyat yang bergantung pada keberlanjutan usaha mereka.

Dalam keterangan yang disampaikan kepada enewsindo.co.id melalui pesan WhatsApp, Selasa (2/12/2025), Alvino menyebut adanya dugaan upaya sistematis untuk menghalangi KPUN memperoleh DOC dari perusahaan pembibitan. 

Ia menilai langkah tersebut mencerminkan praktik tidak sehat yang dapat merugikan banyak pihak di tingkat akar rumput.

“Jadi beliau ini membangun peternakan ayam diduga bisa jadi bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi hanya untuk kelompoknya saja. Terbukti, DOC dilarang untuk KPUN,” ujarnya. 

Menurutnya, keputusan itu tidak hanya menghambat aktivitas komunitas, tetapi berpotensi mempersempit ruang hidup para peternak UMKM yang selama ini menjadi fondasi produksi unggas nasional.

Alvino mengklaim memiliki bukti bahwa Kementan RI melakukan intervensi langsung terhadap perusahaan pembibitan DOC. Ia menyebut adanya komunikasi internal perusahaan yang menunjukkan adanya instruksi untuk tidak melayani permintaan DOC dari KPUN.

“Jangan kasih DOC ke Alvino, ketua KPUN,” kata Alvino menirukan isi pesan yang ia yakini berasal dari arahan Kementan RI.

Situasi ini, menurutnya, semakin jelas setelah ia berkomunikasi dengan sejumlah peternak lain dan pihak perusahaan. Mereka menyampaikan sinyal serupa: bahwa telah ada campur tangan pejabat tinggi yang membatasi akses KPUN terhadap bibit ayam.

“Katanya Pak Dirjen PKH RI intervensi perusahaan pembibitan, jangan kasih DOC ke Alvino KPUN,” tambahnya.

Dugaan intervensi ini membuka wacana lebih luas tentang bagaimana kebijakan distribusi DOC salah satu komponen paling vital dalam industri perunggasan seharusnya dijalankan. 

Peternak kecil menilai bahwa kebijakan yang berat sebelah dapat mengancam ekosistem usaha mikro, melemahkan kemandirian peternak, hingga menimbulkan monopoli distribusi bibit unggas oleh kelompok tertentu.

Di tengah dinamika tersebut, KPUN meminta Kementan RI memberikan penjelasan terbuka dan memastikan tidak ada kebijakan yang memberatkan peternak rakyat. 

Bagi mereka, keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil bukan sekadar jargon, melainkan syarat mutlak bagi keberlanjutan sektor perunggasan nasional. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kementan RI.