JEMBER, enewsindo.co.id - Pemerintah Kabupaten Jember kembali menggelar pelepasan besar-besaran untuk ribuan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif 2025 dengan tema “Desa Cinta”, akronim dari Cerdas, Inklusi, dan Tangguh. Digelar meriah di Alun-Alun Jember, acara itu dimeriahkan dengan penekanan sirene, pelepasan balon, hingga penyematan topi simbolis. Namun, publik mempertanyakan: di mana substansi program ini?

Di balik gegap gempita seremoni, program KKN yang semestinya menyasar pengabdian nyata di desa justru minim arah dan esensi. Apakah KKN Desa Cinta benar-benar akan menghasilkan perubahan, atau hanya menjadi panggung simbolik belaka yang menguras anggaran tanpa hasil konkret?

Meski terdengar menjanjikan, tiga pilar “Cerdas, Inklusi, Tangguh” yang diusung dalam tema Desa Cinta tidak disertai dengan penjabaran program yang jelas. Ironisnya, dalam sambutannya, Bupati Jember Muhammad Fawait justru menekankan pentingnya pendidikan sebagai solusi kemiskinan. Tapi, tidak satu pun program edukatif disebut secara konkret dalam agenda KKN tersebut.

Tidak ada informasi jelas: Apakah mahasiswa akan mengajar anak-anak desa? Meningkatkan literasi warga? Mendirikan kelas keterampilan? Atau sekadar membantu mengurusi dokumen dan database penerima bantuan?

Salah satu poin yang menonjol dalam arahan Bupati adalah permintaan agar mahasiswa membantu proses verifikasi data penerima bantuan. Padahal, tugas itu lazimnya dilakukan oleh perangkat desa dan petugas sosial. Jika peran mahasiswa hanya sebatas “membantu input data”, maka program ini telah melenceng dari semangat tridharma perguruan tinggi.

KKN seharusnya menjadi media pengabdian intelektual, bukan alih fungsi menjadi operator sementara untuk kepentingan administratif. Mahasiswa adalah agen perubahan, bukan pelengkap sistem birokrasi. 

“Kalau mahasiswa cuma disuruh cocokkan data, lalu di mana letak pemberdayaannya? Ini bukan KKN, ini magang di kantor desa,” ujar seorang pengamat pendidikan lokal yang enggan disebut namanya.

Jumlah peserta KKN 2025 mencapai 3.078 mahasiswa dan 124 dosen pembimbing lapangan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk atribut, logistik, hingga jaminan BPJS. Ini berarti dana publik yang besar telah digelontorkan. Sayangnya, belum ada transparansi detail anggaran maupun parameter evaluasi atas capaian program di desa.

“Kalau pelepasannya begitu meriah, anggarannya pasti besar. Tapi rakyat berhak tahu, manfaat apa yang kembali ke desa?” sindir aktivis transparansi anggaran, R. Pradipta.

Jika pola ini terus dibiarkan, KKN Desa Cinta berisiko menjadi proyek formalitas tahunan yang penuh gimik namun hampa makna. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus segera duduk bersama untuk menyusun ulang kerangka KKN yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat desa: pendidikan, keterampilan, ketahanan pangan, ekonomi kreatif, dan transformasi digital.Jem

Program sekelas KKN, yang mengerahkan ribuan mahasiswa dan menyerap dana publik dalam jumlah besar, selayaknya dibekali arah yang konkret, terukur, dan berpihak pada rakyat desa. Jika tidak, maka semua ini tak lebih dari festival topi dan balon, sementara desa tetap dalam ketimpangan.