Detail Berita
Kejari Nias Selatan Ingatkan Risiko Pidana Pengelolaan Dana Desa, SPJ Jadi Sorotan
Pewarta : Adil
20 November 2026
08:17
Kejari Nias Selatan Ingatkan Risiko Pidana Pengelolaan Dana Desa (foto : Adil)
NIAS SELATAN, enewsindo.co.id - Pengelolaan Dana Desa tidak hanya menuntut kemampuan pemerintah desa menjalankan program pembangunan, tetapi juga memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.
Ketidaktertiban dokumen, lemahnya pengawasan, hingga ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan aturan dapat menimbulkan persoalan dalam tata kelola keuangan desa. Karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum menjadi penting bagi kepala desa dan perangkatnya.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan melalui Sosialisasi Lanjutan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Sorake Km. 5, Teluk Dalam, Kamis sore, 19 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nias Selatan Imam Fauzi, S.H., hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dan mitigasi risiko pidana dalam pengelolaan Dana Desa.
Materi yang disampaikan berfokus pada upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan pemahaman tersebut, aparatur desa diharapkan lebih cermat menjalankan kewenangan, menggunakan anggaran, serta memenuhi ketentuan pertanggungjawaban.
Sosialisasi ini menyasar kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kepala urusan (Kaur) keuangan dari berbagai desa di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Para camat juga turut menghadiri kegiatan tersebut.
Usai pemaparan materi, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Amsarno S. Sarumaha, S.H., M.H., CGCAE, menutup kegiatan sekaligus menyampaikan arahan kepada peserta.
Amsarno meminta aparatur desa tidak berhenti pada pemahaman materi sosialisasi. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ia juga menyoroti pentingnya ketertiban administrasi, khususnya penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
"Seluruh kepala desa dan perangkatnya harus memperhatikan materi yang telah disampaikan. Apa yang menjadi poin penting dalam sosialisasi ini harus diterapkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," demikian substansi arahan Amsarno.
Selain itu, ia meminta pemerintah desa segera melengkapi dokumen pertanggungjawaban serta memenuhi panggilan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pemeriksaan dan pemenuhan dokumen yang diperlukan.
Menurutnya, kepatuhan terhadap mekanisme pengawasan internal merupakan bagian dari tanggung jawab aparatur desa dalam mengelola keuangan publik.
"Jangan menunda penyelesaian administrasi. SPJ atas kegiatan yang sudah dilaksanakan harus segera dilengkapi. Apabila Inspektorat meminta klarifikasi atau dokumen dalam proses pemeriksaan, pemerintah desa harus kooperatif dan memenuhi kebutuhan pemeriksaan tersebut," lanjut substansi arahannya.
Amsarno juga mengingatkan aparatur desa agar menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab sehingga kehadiran pemerintah desa benar-benar memberikan kesan positif bagi masyarakat.
Sosialisasi mitigasi risiko pidana tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan Dana Desa membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan merealisasikan anggaran. Setiap kegiatan harus memiliki dasar perencanaan, bukti pelaksanaan, serta dokumen pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Dalam konteks ini, pengawasan internal memiliki peran penting untuk mendeteksi potensi persoalan sejak awal. Pemerintah desa juga perlu memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, keberhasilan pembinaan tidak cukup diukur dari terselenggaranya sosialisasi. Ukuran yang lebih substantif adalah perubahan tata kelola di tingkat desa, termasuk ketepatan penyusunan SPJ, kepatuhan terhadap pemeriksaan, serta transparansi penggunaan anggaran kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Nias Selatan berharap aparatur desa semakin memahami tanggung jawab hukum dan administratif dalam mengelola Dana Desa. Tujuannya agar anggaran publik benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. (*)
Komentar
Berita Terbaru
Pendidikan & Teknologi
Kerja Bakti Polres Bondowoso Wujudkan Lingkungan Asri
20 November 2026
14:04
Hukum & Politik
Grand Livina Hantam Pembatas Jalan Di Kelurahan Sobo Banyuwangi
20 November 2026
14:01
Pendidikan & Teknologi
Tanamkan Kepedulian Sosial Sejak Dini, Baznas Bondowoso Kenalkan Zakat kepada Siswa SD
20 November 2026
13:06
Hukum & Politik
Pemkab Nias Selatan Terapkan E-SAKIP, Kinerja OPD Dituntut Lebih Terukur
20 November 2026
12:58
Hukum & Politik
Urus Paspor Tak Perlu Dua Kali ke Imigrasi, PINTAR Hadir di Jember
20 November 2026
12:37