Detail Berita

Hukum & Politik

Raperda Produk Hukum Daerah Banyuwangi Masuk Tahap Finalisasi

Pewarta : Imam

17 November 2026

14:54

Ketua Pansus II DPRD Banyuwangi, Inayanti Kusumasari memberi keterangan ke media (foto : Imam)

BANYUWANGI, enewsindo.co.id - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memasuki tahap finalisasi.

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Banyuwangi bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah menyepakati draf materi, meskipun sejumlah ketentuan masih perlu disempurnakan.

Ketua Pansus II DPRD Banyuwangi, Inayanti Kusumasari, mengatakan penyempurnaan materi masih menunggu masukan dan rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

"Kami belum mendapatkan masukan maupun rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Sebab, berdasarkan surat edaran gubernur yang baru, konsultasi rancangan peraturan daerah harus disertai surat dari sekretaris daerah," kata Inayanti, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, Raperda tersebut semula terdiri atas 14 bab dan 134 pasal. Namun, dalam proses pembahasan, Pansus II mengidentifikasi sejumlah ketentuan yang perlu dihapus agar substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu ketentuan yang dihapus berkaitan dengan mekanisme pelanjutan Raperda ke tahap persetujuan bersama apabila dalam waktu 15 hari tidak terdapat jawaban atas hasil fasilitasi.

"Ketentuan tersebut akan dihapus karena sudah tidak lagi diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang mengubah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah," ujarnya.

Inayanti menegaskan, pembahasan Raperda dilakukan secara cermat dengan menelaah setiap klausul untuk menghindari pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Menurut dia, kesesuaian regulasi juga menjadi perhatian terhadap materi muatan lokal yang dimasukkan dalam Raperda. Dengan demikian, setiap ketentuan yang dirumuskan memiliki landasan hukum dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

"Dalam pembahasan Raperda ini, kami tidak ingin ada klausul yang berbenturan dengan peraturan di atasnya. Semua materi, termasuk muatan lokal, harus diperiksa apakah sudah selaras dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Selain mengatur mekanisme pembentukan produk hukum daerah, Raperda tersebut juga memuat pembagian peran antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pembagian peran itu diperlukan karena produk hukum daerah tidak hanya berbentuk peraturan, seperti peraturan bupati dan peraturan DPRD, tetapi juga berbentuk penetapan.

Produk hukum dalam bentuk penetapan tersebut antara lain keputusan DPRD, keputusan bupati, keputusan pimpinan DPRD, serta keputusan Badan Kehormatan DPRD. (*)

Tags : #DPRD Banyuwangi #Pansus II DPRD Banyuwangi #Inayanti Kusumasari #Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah #Bapemperda #Pemkab Banyuwangi #Berita Banyuwangi #enewsindo Banyuwangi

Ikuti Kami :

Komentar