JEMBER, enewsindo.co.id - Antrean panjang pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) di Kabupaten Jember yang sebelumnya dikeluhkan warga mulai terurai. Kini, masyarakat tidak harus datang jauh-jauh ke kantor Dispendukcapil, untuk mengurus dokumen kependudukan.

Capaian tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait saat mengikuti rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Cheka Virgowansyah dan Komisi II DPR RI, Kamis 15 Oktober 2026.

Dalam forum yang diikuti sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah se-wilayah Tapal Kuda itu, Fawait memaparkan sejumlah perkembangan pelayanan publik di Kabupaten Jember. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembenahan layanan adminduk.

Menurut Fawait, sebelumnya pelayanan di kantor Dispendukcapil Jember kerap dipadati warga. Bahkan, sebagian masyarakat harus menunggu hingga bertahun-tahun untuk menyelesaikan pengurusan dokumen kependudukan.

Kondisi tersebut kini berangsur membaik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mendekatkan akses pelayanan dengan memungkinkan masyarakat mengurus adminduk melalui kantor kecamatan.

“Dalam dua tahun terakhir, antrean tersebut sudah terurai. Bahkan saat ini, untuk mendapatkan layanan adminduk, warga Jember tidak harus jauh-jauh ke kantor Dispendukcapil, tapi bisa langsung datang ke tiap-tiap kecamatan,” ujar Fawait.

Dia menyebut perubahan layanan itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta perjuangan anggota Komisi II DPR RI Khozin.

Tak hanya soal adminduk, Fawait juga memaparkan sejumlah program pembangunan Jember yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga pertanian.

Dalam pemaparannya, Fawait menyebut Jember mendapatkan dukungan program revitalisasi sekolah dan optimalisasi lahan pertanian atau Oplah.

“Untuk layanan pendidikan, saat ini kami mendapatkan revitalisasi sekolah terbanyak se-Indonesia. Termasuk program optimalisasi lahan alias Oplah, Kabupaten Jember juga mendapatkan program terbesar,” ungkapnya.

Menurut dia, keselarasan program daerah dengan kebijakan nasional menjadi salah satu acuan Pemkab Jember dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah menjelaskan, pemerintah pusat membuka ruang komunikasi rutin dengan pemerintah daerah setiap Rabu. Forum tersebut dimanfaatkan untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi kepala daerah.

Persoalan yang disampaikan kemudian diteruskan kepada kementerian terkait agar mendapat tindak lanjut sesuai kewenangannya.

Cheka mencontohkan, persoalan infrastruktur akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hasil tindak lanjut itu selanjutnya disampaikan kembali dalam pertemuan berikutnya.

“Jadi setiap kepala daerah akan memaparkan permasalahan di daerahnya, dan ini langsung akan kita up. Misalnya, soal infrastruktur, langsung kita koordinasikan dengan Kementerian PU. Hasilnya akan disampaikan saat pertemuan berikutnya yang digelar setiap Rabu,” jelasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kawasan Tapal Kuda, di antaranya Bupati Pasuruan, Wali Kota Pasuruan, Wakil Bupati Probolinggo, Wakil Wali Kota Probolinggo, Wakil Bupati Situbondo, Wakil Bupati Banyuwangi, dan Wakil Bupati Bondowoso.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah memiliki kesempatan menyampaikan kebutuhan dan kendala pembangunan secara langsung kepada pemerintah pusat untuk dikoordinasikan penyelesaiannya. (*)