NIAS SELATAN, enewsindo.co.id - Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mulai menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional terkait pengendalian emisi gas rumah kaca dan pembangunan berketahanan iklim.

Langkah tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2026.

Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, tersebut menjadi forum penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam forum itu, para kepala daerah mendapatkan pembekalan mengenai pelaksanaan inventarisasi emisi GRK serta langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengurangi emisi karbon di wilayah masing-masing.

Upaya tersebut berkaitan dengan pencapaian target kontribusi nasional dalam pengurangan emisi atau Nationally Determined Contribution (NDC). Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan target nasional ke dalam kebijakan dan program pembangunan sesuai karakteristik wilayahnya.

Bimtek ini diikuti jajaran pejabat Kementerian Lingkungan Hidup serta gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah di Sumatra dan Jawa.

Bagi Kabupaten Nias Selatan, partisipasi dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman pemerintah daerah mengenai kebijakan pengelolaan emisi karbon dan pembangunan yang memperhatikan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, mengatakan bahwa pemerintah daerah siap menindaklanjuti hasil bimtek tersebut melalui penguatan perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dan potensi daerah.

“Kabupaten Nias Selatan memiliki kekayaan alam dan ekosistem yang harus dijaga. Karena itu, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim perlu diterapkan secara bertahap melalui kebijakan yang terukur, pendataan emisi yang baik, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Sokhiatulo, dikonfirmasi enewsindo, Rabu 14 Oktober 2026 di Pendopo Bupati.

Menurutnya, upaya pengendalian emisi harus tetap sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah akan mendorong program pembangunan yang mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Kami ingin pembangunan di Nias Selatan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut,” katanya.

Melalui penyelarasan kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara berkelanjutan.

Meski demikian, penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon di daerah memerlukan tindak lanjut melalui perencanaan, pendataan emisi, serta program konkret yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Nias Selatan. (ADV)