JEMBER, enewsindo.co.id - Bupati Jember Dr. Muhammad Fawait mengimbau pemerintah desa agar lebih memperhatikan penyelenggaraan karnaval, termasuk penggunaan sound horeg, pengaturan jalur, hingga pembatasan waktu pelaksanaan agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat.

Di hadapan para camat, kepala desa, lurah, dan unsur pemerintahan terkait, Gus Fawait menegaskan bahwa kegiatan hiburan masyarakat tetap perlu memperhatikan ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, serta hak warga untuk mendapatkan pelayanan, terutama dalam kondisi darurat.

Menurutnya, karnaval yang digelar untuk memeriahkan lingkungan dan mempererat kebersamaan warga tidak boleh justru menyulitkan masyarakat lain. Terlebih jika kegiatan tersebut menggunakan sound horeg dengan suara keras, berlangsung dalam waktu lama, atau mengambil jalur jalan utama.

Gus Fawait mengingatkan, penutupan jalan tanpa pengaturan yang matang berpotensi menghambat mobilitas warga. Kondisi itu bisa menjadi persoalan serius ketika ada masyarakat yang membutuhkan akses cepat menuju fasilitas kesehatan atau menghadapi keadaan darurat.

Karena itu, pemerintah desa diminta berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum memberikan izin atau menyelenggarakan kegiatan karnaval. Persiapan tersebut mencakup pengaturan jalur alternatif, pemberitahuan kepada masyarakat, serta memastikan kendaraan darurat tetap bisa melintas.

Selain persoalan lalu lintas, durasi kegiatan juga menjadi perhatian. Pelaksanaan karnaval, termasuk hiburan yang menggunakan sound horeg, perlu diatur agar tidak berlangsung berlebihan dan mengganggu aktivitas warga.

“Kalau niatnya baik, tetapi waktunya tidak tepat, hasilnya bisa menjadi tidak baik. Karnaval itu boleh, masyarakat juga perlu hiburan, tetapi jangan sampai jalan utama ditutup tanpa mempertimbangkan warga yang sedang sakit atau membutuhkan penanganan darurat," ujarnya.

Kegiatan seperti ini kata Gus Fawait juga harus dibatasi waktunya, jangan sampai kepentingan masyarakat yang lebih mendesak justru terhambat hanya karena karnaval.

"Pentingnya keseimbangan antara ruang masyarakat untuk menikmati hiburan dan kewajiban penyelenggara menjaga ketertiban serta kenyamanan lingkungan," katanya.

Ia menambahkan, oleh karena itu, pemerintah desa dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan berlangsung dengan perencanaan yang baik. Koordinasi dengan panitia, aparat keamanan, pemerintah kecamatan, dan unsur terkait diperlukan agar potensi gangguan dapat diantisipasi sejak awal.

"Penyelenggaraan karnaval di Kabupaten Jember diharapkan semakin tertib, mulai dari penggunaan sound horeg, pengaturan volume dan waktu kegiatan, hingga pengelolaan lalu lintas. Dengan begitu, hiburan masyarakat tetap dapat dinikmati tanpa menghambat aktivitas warga maupun akses kendaraan darurat."Tambah Gus Fawait. (*)