NIAS SELATAN, enewsindo.co.id - Hak pilih masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi pelayanan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Nias Selatan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nias Selatan membuka ruang bagi pemerintah daerah, organisasi masyarakat, akademisi hingga pemuda untuk ikut mengawal akurasi data pemilih.

Langkah tersebut dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2026 di Kantor KPU Nias Selatan, Jalan Pelita-Pasir Putih Nomor 10, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kamis 8 Oktober 2026.

Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus menerima masukan dari berbagai pihak mengenai pelayanan pemutakhiran data pemilih. Tujuannya, memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang terbuka dan memiliki kesempatan memperbaiki data apabila terdapat ketidaksesuaian.

Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Benimeritus Halawa mengatakan, keterlibatan publik diperlukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan KPU. Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi ikut memberikan masukan terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

“Melalui forum konsultasi publik ini, kami membuka ruang dialog bersama seluruh elemen masyarakat dan jajaran terkait. Masukan maupun kritik yang positif sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan tugas dan peran KPU Nias Selatan ke depan menjadi lebih baik,” ujar Benimeritus.

Menurutnya, pemutakhiran data pemilih membutuhkan sinergi banyak pihak. Data kependudukan, perubahan status warga, hingga kondisi masyarakat di lapangan perlu terus diperbarui agar daftar pemilih semakin akurat.

Pemkab Nias Selatan turut mengambil bagian melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Keterlibatan Dukcapil menjadi penting dalam mendukung kesesuaian data kependudukan. Sementara Kesbangpol dan Kominfo dapat mendukung dari sisi koordinasi serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Forum juga melibatkan Komisioner Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, akademisi STTS Imanuel, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, GAMKI dan PA GMNI.

Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan memperluas pengawasan publik terhadap pelayanan pemutakhiran data pemilih. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, potensi kesalahan data dapat lebih cepat ditemukan dan diperbaiki.

KPU Nias Selatan berharap hasil konsultasi publik menjadi bahan penyempurnaan standar pelayanan. Masyarakat juga diharapkan aktif memastikan data kependudukannya sesuai sehingga hak pilih dapat terlindungi dalam setiap tahapan pemilu.