JEMBER, enewsindo.co.id - Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan langkah untuk memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya bidang kesehatan.

Upaya itu salah satunya akan didorong melalui optimalisasi ruang fiskal daerah seiring dengan kepastian kebijakan pemerintah pusat terkait pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Hal tersebut disampaikan Bupati Jember Dr. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., usai mengikuti sidang paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Senin 5 Oktober 2026.

Dalam sidang tersebut, Bupati Jember menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jember terhadap sejumlah agenda pemerintahan daerah.

Gus Fawait, sapaan akrab Bupati Jember, menegaskan seluruh pandangan fraksi telah ditanggapi secara lengkap. Menurutnya, kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting untuk menjaga sinergi dalam menjalankan pemerintahan daerah.

“Insyaallah tidak ada yang terlewat. Semua pandangan umum teman-teman fraksi sudah kami jawab dan kami tanggapi. Hal ini juga menunjukkan adanya kesamaan antara eksekutif dan legislatif,” ujar Gus Fawait.

Kesamaan tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat memperkuat pembahasan dan pelaksanaan APBD 2027. Pemkab Jember ingin anggaran daerah tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta percepatan pengentasan kemiskinan.

“Dengan kesamaan ini, kami berharap optimalisasi APBD 2027 dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan sebagai wujud Jember yang maju,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Jember masih menunggu kebijakan dan arahan pemerintah pusat mengenai pengelolaan tenaga PPPK, termasuk PPPK Paruh Waktu.

Gus Fawait memastikan Pemkab Jember tetap memberikan perhatian kepada para tenaga PPPK maupun PPPK Paruh Waktu. Bahkan, pemkab berkomitmen tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap tenaga tersebut meski kebijakan itu berpotensi memberikan tekanan terhadap ruang fiskal daerah.

Apabila nantinya pembiayaan PPPK Paruh Waktu menjadi tanggungan pemerintah pusat, Pemkab Jember akan memiliki ruang fiskal tambahan. Ruang tersebut rencananya diarahkan untuk memperkuat berbagai program pelayanan dasar.

Salah satu sektor yang menjadi prioritas adalah kesehatan.

“Pelayanan dasar Kabupaten Jember itu apa saja? Di antaranya kesehatan. Kita sudah punya UHC, kemudian juga Home Care,” jelasnya.

Selain mempertahankan program yang telah berjalan, Pemkab Jember juga menyiapkan inovasi pelayanan kesehatan melalui program Mobil Cinta.

Program tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Kamis mendatang. Mobil Cinta akan memberikan layanan antar-jemput pasien kurang mampu dari rumah sakit menuju rumah masing-masing secara gratis.

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang mengalami kendala transportasi setelah mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit.

Bagi Pemkab Jember, penguatan layanan kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan keberadaan APBD benar-benar dirasakan masyarakat. Terutama kelompok kurang mampu yang membutuhkan akses pelayanan dasar secara mudah, cepat, dan terjangkau.

Dengan demikian, pembahasan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada angka dan penyerapan anggaran. Namun juga diarahkan untuk membuka ruang bagi program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Pemkab Jember berharap sinergi bersama DPRD serta kepastian kebijakan pemerintah pusat dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya, ruang tersebut akan dimanfaatkan untuk memperluas pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya Jember yang lebih maju. (*)