JEMBER, enewsindo.co.id - Pemkab Jember terus membenahi data kemiskinan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan program bantuan sosial (bansos) maupun intervensi pengentasan kemiskinan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.

Terbaru, Pemkab Jember berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan BPS Jawa Timur. Salah satu pembahasannya terkait integrasi data berbagai program intervensi yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan basis data statistik nasional.

Selama ini, sejumlah program yang telah dijalankan OPD belum seluruhnya tercatat secara optimal dalam basis data nasional. Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar data yang digunakan pemerintah dalam menentukan kebijakan semakin akurat.

Pemkab Jember pun mengusulkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi (Singosari) yang dikembangkan BPS. Melalui aplikasi tersebut, data bantuan dan berbagai program intervensi dari OPD nantinya dapat dihimpun dan diintegrasikan ke dalam sistem BPS.

Dengan integrasi tersebut, pemerintah daerah berharap memiliki data yang lebih lengkap mengenai kondisi masyarakat miskin sekaligus berbagai intervensi yang sudah diberikan.

Pemkab Jember menyatakan segera menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut dengan mengajukan permohonan akses aplikasi Singosari kepada BPS Jawa Timur.

"Sebagai tindak lanjut, Pemkab akan segera bersurat resmi ke BPS Provinsi Jawa Timur agar Pemkab Jember diberikan akses ke aplikasi (Singosari) tersebut," tulis Pemkab Jember dalam rilis yang diterima media ini, 5 Oktober 2026.

Pemkab Jember optimistis integrasi data tersebut bisa membuat penanganan kemiskinan lebih terarah. Tidak hanya dalam penyaluran bansos, tetapi juga dalam menentukan program pemberdayaan dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Data yang terintegrasi juga diharapkan memudahkan Pemkab Jember mengevaluasi efektivitas setiap program. Dengan begitu, anggaran yang digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan dapat memberikan dampak yang lebih nyata.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember membangun tata kelola data kemiskinan yang lebih transparan, terukur, dan tepat sasaran. (*)