NIAS SELATAN, enewsindo.co.id - Bukan sekadar mengumpulkan data pegawai. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mulai memetakan kompetensi, potensi, dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) untuk memastikan setiap pegawai ditempatkan sesuai kapasitasnya.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Profiling ASN Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Teluk Dalam. Sebanyak 550 ASN mengikuti proses Profiling yang berlangsung selama empat hari, Senin hingga Kamis (28/9 -  1/10/2026).

Bagi Pemkab Nias Selatan, profiling menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Data yang diperoleh nantinya dapat menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi hingga perencanaan karier pegawai.

Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laila mengatakan, tantangan birokrasi saat ini menuntut ASN tidak hanya mampu menjalankan pekerjaan administratif. Aparatur juga dituntut memiliki kompetensi dan kinerja yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

“ASN hari ini tidak lagi sebatas pelaksana administrasi. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan,” ujar Bupati ketika dikonfirmasi enewsindo.co.id, Rabu 30 September 2026 di kantornya.

Karena itu, dia menilai profiling memiliki posisi penting dalam pengelolaan sumber daya aparatur. Menurutnya, proses tersebut bukan hanya berkaitan dengan data kepegawaian, tetapi menjadi instrumen untuk mengenali kemampuan setiap ASN secara lebih objektif.

“Profiling ini sangat strategis. Bukan sekadar mengumpulkan data pegawai, melainkan menjadi instrumen penting untuk mengenali secara objektif kompetensi, potensi, kinerja, hingga kebutuhan pengembangan karier setiap ASN,” lanjutnya.

Hasil profiling nantinya diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kapasitas aparatur di lingkungan Pemkab Nias Selatan. Data tersebut dapat digunakan untuk memetakan kompetensi, menentukan kebutuhan pelatihan, menyusun perencanaan karier, hingga menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya.

Prinsip right man on the right place menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai. Dengan penempatan yang sesuai kompetensi, pemerintah daerah berharap kinerja organisasi meningkat dan pelayanan publik kepada masyarakat semakin berkualitas.

Pelaksanaan profiling juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selain itu, terdapat PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS serta PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.

Regulasi tersebut menjadi landasan penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Prinsipnya, manajemen aparatur harus dilakukan secara objektif, terencana, terbuka, dan akuntabel serta bebas dari intervensi politik dan praktik KKN.

Bupati juga meminta seluruh ASN peserta mengikuti setiap tahapan profiling dengan sungguh-sungguh. Data yang diberikan diharapkan menggambarkan kondisi kompetensi dan potensi pegawai secara faktual.

“Kami berharap seluruh peserta mengikuti proses ini dengan sungguh-sungguh. Sampaikan data dan kemampuan secara objektif sehingga hasil profiling benar-benar dapat menggambarkan potensi ASN,” pesannya.

Kepada panitia dan Tim Kantor Regional VI BKN Medan, Bupati juga menekankan pentingnya profesionalitas selama proses berlangsung. Objektivitas dan kerahasiaan data peserta menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan.

“Prosesnya harus dilakukan secara profesional dan objektif. Kerahasiaan data juga harus dijaga karena hasil profiling ini akan menjadi bagian penting dalam pengelolaan dan pengembangan ASN ke depan,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten, kepala perangkat daerah, Tim Kanreg VI BKN Medan, serta 550 ASN yang mengikuti profiling.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Nias Selatan berharap pengelolaan ASN ke depan semakin berbasis kompetensi dan kinerja. Bukan sekadar siapa yang menduduki jabatan, tetapi bagaimana kemampuan dan potensi aparatur dapat ditempatkan untuk mendukung pelayanan serta pembangunan daerah.