JAKARTA, enewsindo.co.id – Gelombang pergerakan massa yang diusung oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjelang aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026) dipastikan menjangkau skala nasional. Unjuk rasa ini tidak lagi sekadar menjadi panggung aspirasi warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melainkan bakal diperkuat oleh kehadiran berbagai elemen masyarakat dari pelbagai pelosok tanah air.

Eskalasi jumlah peserta aksi tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator AMPB, Supriyono yang akrab disapa Botok. Ia mengonfirmasi bahwa alur komunikasi dan gelombang konfirmasi dari perwakilan warga daerah terus berdatangan ke posko koordinasi yang sengaja didirikan di sekitar kawasan Kompleks Parlemen.

"Dari seluruh Indonesia, 80 persen lah. Iya, ngabarin ke saya juga datang ke posko," ucap Botok saat ditemui awak media di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Kedatangan rombongan massa dari berbagai daerah ke ibu kota mengusung dua tuntutan hukum yang sangat spesifik kepada jajaran legislatif. Pertama, massa mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi. Kedua, AMPB menuntut pemberlakuan sanksi tegas berupa hukuman mati bagi para pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara.

Meski pihak parlemen telah mengagendakan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan tuntas sebelum Desember 2026, AMPB memilih untuk tidak berpatokan pada janji lisan semata. Kelompok sipil ini secara tegas menuntut adanya jaminan resmi dalam bentuk dokumen tertulis dari pimpinan DPR RI guna mengantisipasi kemungkinan melesetnya komitmen legislasi tersebut. Menutup keterangannya, Botok mengimbau seluruh elemen masyarakat yang hadir pada 27 Agustus mendatang untuk menyampaikan aspirasi secara aman, tertib, serta menjaga suasana tetap kondusif, dikutip dari Tribun-Video.com.