SIDOARJO, enewsindo.co.id – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi mahasiswa tersebut menilai bahwa program yang menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat besar belum sepenuhnya menunjukkan efektivitas dalam menjawab persoalan gizi, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk "Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Indonesia di Tengah Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global" yang diselenggarakan di Kedai Kopi Ahmed 4, Kabupaten Sidoarjo.

Ketua PC IMM Kabupaten Sidoarjo, Satria Buana Putra, menegaskan bahwa IMM mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, dukungan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap pelaksanaan program yang masih menyisakan banyak persoalan. "Program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah sangat besar harus mampu dipertanggungjawabkan melalui manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jika implementasinya masih diwarnai persoalan ketepatan sasaran, tata kelola, transparansi, dan pengawasan, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan sekadar mempertahankan program demi kepentingan politik," tegas Satria.

Ironi Kesejahteraan di Sidoarjo Dalam diskusi tersebut, perwakilan BEM UMSIDA turut memberikan sorotan tajam terkait ketimpangan alokasi anggaran dan kesejahteraan tenaga pendidik. Mereka mengungkapkan fakta yang memprihatinkan bahwa di lapangan, kondisi kesejahteraan guru di Sidoarjo masih sangat jauh dari layak. "Sangat ironis melihat realitas di Sidoarjo saat ini. Gaji para guru yang menjadi ujung tombak pendidikan justru jauh lebih kecil dibandingkan upah tenaga kebersihan atau pembersih ompreng di satuan pelayanan Badan Gizi Nasional (BGN)," ujar perwakilan BEM UMSIDA. Kondisi ini, menurut mereka, merupakan tamparan keras bagi narasi pembangunan sumber daya manusia (SDM). BEM UMSIDA menegaskan bahwa mustahil kualitas pendidikan akan meningkat jika pemerintah lebih memprioritaskan biaya operasional teknis program daripada menghargai kesejahteraan pendidik yang mencetak generasi bangsa.

Tuntutan Evaluasi dan Integrasi Kebijakan IMM Sidoarjo menilai pemerintah tidak boleh hanya menjadikan besarnya serapan anggaran atau jumlah dapur yang dibangun sebagai indikator keberhasilan. Ukuran keberhasilan seharusnya dilihat dari meningkatnya kualitas gizi anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya kualitas pendidikan, serta terciptanya kesejahteraan masyarakat secara nyata. Selain itu, organisasi tersebut menilai pembangunan sumber daya manusia tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu program. Kebijakan pemenuhan gizi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, pemerataan akses pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Tanpa integrasi kebijakan tersebut, MBG berpotensi menjadi program yang menghabiskan anggaran besar tetapi belum memberikan dampak yang sebanding terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. PC IMM Kabupaten Sidoarjo juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh proses pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan program berlangsung secara akuntabel serta diawasi secara independen agar tidak menimbulkan ruang bagi penyimpangan. Lebih lanjut, IMM menilai pemerintah perlu membuka ruang evaluasi yang melibatkan akademisi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa. Evaluasi kebijakan tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk penolakan, melainkan mekanisme demokratis untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai tujuan.

Menutup diskusi, PC IMM Kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral kaum intelektual untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan benar-benar mencerminkan keadilan sosial, bukan sekadar proyek administratif yang mengabaikan nasib para pahlawan pendidikan di daerah.