NIAS SELATAN, enewindo.co.id – Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh camat serta 57 pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Lagundri Km 5, Kecamatan Fanayama, dihadiri pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati Sokhiatulo Laia mengatakan jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

"Saya berharap kepada saudara-saudari yang dilantik agar segera memahami tugas pokok masing-masing. Bekerja dengan jujur, tulus, dan jauhi korupsi, kolusi serta nepotisme," kata Sokhiatulo.

Ia juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik membangun budaya kerja yang disiplin dan tidak menunda penyelesaian pekerjaan.

"Yang seharusnya diselesaikan hari ini maka selesaikan hari ini juga. Utamakan semangat kerja dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Khusus kepada para camat, Bupati meminta agar aktif menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan kepala desa, serta rutin turun ke lapangan guna mengetahui kondisi riil dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.

Adapun tujuh camat yang dilantik, yakni Faozanolo Ndruru sebagai Camat Umbunasi, Fohada Halawa sebagai Camat Tanah Masa, Iman Hati Ndruru sebagai Camat Lolowau, Welhelmus Haria sebagai Camat Fanayama, Harman Wau sebagai Camat Luahagundre Maniamolo, Satulo Halawa sebagai Camat Ulu Idanotae, dan Lisius Duha sebagai Camat Simuk.

Selain melantik tujuh camat, Bupati juga melantik 57 pejabat administrator yang akan mengisi berbagai jabatan pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Menurut Bupati, pelantikan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas birokrasi, serta mendorong pelayanan publik yang semakin profesional, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)