PASURUAN, enewsindo.co.id - Pemerintah Kabupaten Pasuruan mencatatkan capaian bersejarah dalam pengelolaan keuangan daerah setelah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1,19 triliun.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak Kabupaten Pasuruan berdiri dan sekaligus menjadi kali pertama PAD berhasil menembus angka Rp1 triliun. Pencapaian ini dinilai sebagai indikator positif atas meningkatnya aktivitas ekonomi serta efektivitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan.

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari berbagai langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah. Selain didorong oleh meningkatnya investasi yang masuk ke Kabupaten Pasuruan, restrukturisasi organisasi melalui pemisahan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga dinilai mampu meningkatkan fokus kerja masing-masing perangkat daerah dalam mengelola pendapatan.

"Masuknya investasi di Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, pemisahan OPD juga berdampak agar kinerjanya lebih fokus dalam mengoptimalkan penerimaan daerah," ujar Rusdi Sutejo.

Menurutnya, langkah tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi Bapenda untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan penggalian potensi pajak maupun retribusi daerah secara lebih maksimal.

Di sisi lain, Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Bapenda Kabupaten Pasuruan, Kasan Sholeh, menyebut masih terdapat berbagai potensi pajak yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD pada tahun-tahun mendatang.

"Pemerintah terus melakukan pendataan terhadap objek pajak baru, terutama pada sektor restoran, tempat wisata, serta berbagai jenis usaha yang berkembang seiring meningkatnya investasi di Kabupaten Pasuruan." terangnya.

Dengan capaian PAD sebesar Rp1,19 triliun, tambah Kasan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan optimistis memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai berbagai program pembangunan.

"Pendapatan tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik lainnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah pada masa mendatang." pungkasnya. (*)