JEMBER, enewsindo.co.id - Sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember dan Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jember, Senin (15/6/2026).

Aksi yang mengusung tagar #IndonesiaCemas tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.

Massa aksi memulai kegiatan dengan longmarch dari kawasan Double Way Universitas Jember (Unej) menuju bundaran depan Gedung DPRD Jember.

Sepanjang perjalanan, mereka membawa poster dan spanduk berisi tuntutan terkait persoalan sosial, ekonomi, serta sejumlah kebijakan nasional.

Setibanya di depan Gedung DPRD Jember, mahasiswa langsung menggelar orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Aparat kepolisian terlihat mengawal jalannya aksi guna memastikan situasi tetap kondusif.

Koordinator Lapangan Aksi dari Cipayung Plus, Alfin Maulana, mengatakan aksi tersebut merupakan gabungan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Jember dan organisasi Cipayung Kabupaten Jember.

"Gerakan ini datang dari kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jember bersama Cipayung Kabupaten Jember yang meliputi PMII, GMNI, IMM, dan HMI. Ada empat ikatan Cipayung yang terlibat dalam aksi hari ini," ujar Alfin kepada wartawan di sela-sela aksi.

Soroti Kenaikan Harga BBM dan Kelangkaan Pertalite

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dan kelangkaan Pertalite yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.

Menurut Alfin, kondisi tersebut membuat masyarakat terpaksa beralih menggunakan BBM dengan harga yang lebih tinggi.

"Kami menyoal harga BBM yang mulai melonjak dan Pertalite yang sekarang sudah mulai langka. Akhirnya masyarakat mau tidak mau beralih ke Pertamax yang harganya lebih mahal," katanya.

Minta Pengawasan Program MBG dan Koperasi Merah Putih

Selain isu BBM, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Mereka meminta pemerintah pusat melakukan pengawasan secara ketat agar program tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami menuntut pemerintah pusat melakukan pengawasan ketat terhadap program MBG dan Koperasi Merah Putih. Jangan sampai program ini hanya menguntungkan kalangan atas, tetapi tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat di tingkat bawah," ujar Alfin.

Kritik UU Polri dan UU TNI

Mahasiswa turut menyampaikan kritik terhadap Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang dinilai berpotensi memperluas keterlibatan aparat keamanan dalam ranah sipil.

Sebagai bentuk protes, massa aksi membakar ban bekas di depan Gedung DPRD Jember. Mereka juga mendesak seluruh anggota DPRD Jember hadir untuk menemui massa dan mendengarkan aspirasi secara langsung.

Alfin berharap DPRD Jember dapat meneruskan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat.

"Harapan kami DPRD Jember bisa melanjutkan tuntutan ini kepada pemerintah pusat. Kami akan tetap mengawal sampai ada jawaban. Jika tidak ada kejelasan, kami siap datang kembali dengan gerakan-gerakan berikutnya," ucapnya.

Hingga pukul 15.44 WIB, aksi demonstrasi masih berlangsung. Massa bertahan di depan Kantor DPRD Jember sambil menunggu kehadiran anggota DPRD untuk memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan. (*)