NIAS SELATAN, enewsindo.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, Adilina Ndruru, kembali turun langsung ke tengah masyarakat untuk melihat kondisi riil kehidupan warga di daerah pemilihannya. Kali ini, legislator perempuan tersebut meninjau sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Siduaori, Rabu (3/6/2026).

Kunjungan itu dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pemantauan lapangan guna memastikan berbagai persoalan masyarakat, khususnya terkait kebutuhan dasar tempat tinggal, mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Dalam peninjauan tersebut, Adilina mendatangi beberapa permukiman warga yang kondisinya dinilai memprihatinkan. Sejumlah rumah terlihat mengalami kerusakan berat, mulai dari konstruksi kayu yang lapuk, atap bocor, dinding berlubang, hingga struktur bangunan yang dinilai tidak lagi aman untuk ditempati.

Dengan penuh keprihatinan, Adilina mengaku tersentuh melihat masih banyak warga yang harus bertahan hidup dalam kondisi hunian yang jauh dari kata layak. Menurutnya, rumah yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi.

“Setelah saya lihat langsung, saya sangat prihatin. Kondisi rumah-rumah ini sungguh tidak pantas lagi dihuni. Kayu-kayu sudah lapuk, atap rusak, dinding bolong-bolong, sangat tidak aman dan tidak sehat. Bagaimana warga bisa tidur tenang, bagaimana anak-anak bisa tumbuh sehat jika tempat tinggal mereka seperti ini?” ujar Adilina usai peninjauan.

Politisi Gerindra tersebut menegaskan bahwa persoalan perumahan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Nias Selatan. Meski mengapresiasi berbagai program yang telah berjalan, ia menilai penanganan RTLH masih belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan.

Menurutnya, Kecamatan Sidua’ori menjadi salah satu daerah yang memerlukan perhatian lebih karena masih banyak ditemukan rumah warga dengan kondisi yang memprihatinkan.

Karena itu, Adilina mendesak Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui dinas teknis terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan RTLH yang tersebar di berbagai desa.

“Kami berharap pemerintah Kabupaten Nias Selatan, baik eksekutif maupun instansi teknis terkait, benar-benar memberikan perhatian khusus. Jangan melihat hal ini sebagai persoalan biasa atau sekadar angka di atas kertas. Ini menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia menilai perhatian tersebut harus diwujudkan melalui prioritas anggaran, percepatan penanganan, serta program pembangunan dan rehabilitasi rumah yang tepat sasaran. Selain itu, pendataan ulang secara akurat dan transparan juga perlu dilakukan agar seluruh warga yang berhak mendapatkan bantuan dapat terakomodasi.

“Kita berharap program bantuan perumahan tidak hanya hadir pada tahun-tahun tertentu, tetapi menjadi program berkelanjutan sampai seluruh warga Nias Selatan memiliki tempat tinggal yang layak,” katanya.

Adilina juga memastikan hasil peninjauan lapangan tersebut akan dibawa ke forum-forum resmi DPRD. Ia berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Sidua’ori agar masuk dalam skala prioritas pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun mendatang.

“Saya tegaskan, kami tidak akan diam melihat kondisi ini. Kami akan terus mendesak, mengingatkan, dan memperjuangkan agar pemerintah hadir membantu warga. Rumah yang layak adalah hak masyarakat, dan menjadi kewajiban bersama untuk memastikan hak itu terpenuhi,” pungkasnya. (*)