NIAS SELATAN, enewsindo.co.id - Praktik oknum yang mengatasnamakan pegiat antikorupsi tanpa memiliki legalitas organisasi menjadi sorotan praktisi hukum. Tindakan tersebut dinilai berpotensi melanggar hukum sekaligus merusak citra gerakan antikorupsi di tengah masyarakat.

Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengawasan publik wajib memiliki badan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016.

Sejumlah pasal pidana juga dapat dikenakan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Di antaranya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

Selain itu, apabila terdapat unsur meminta uang atau barang dengan ancaman mempublikasikan dugaan korupsi, pelaku dapat dijerat Pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Wartawan senior Kabupaten Nias Selatan, Perubahan Buulolo, membenarkan praktik tersebut dapat menjadi preseden buruk, baik bagi kalangan wartawan maupun pegiat sosial.

“Itu benar masuk unsur pidana penipuan legalitas,” ujarnya saat berbincang  santai dengan  enewsindo.co.id di sebuah warung kopi di Telukdalam, Jum'at malam (15/5/2026).

Perubahan pun mengingatkan agar setiap informasi yang dijadikan bahan pemberitaan memiliki dasar yang jelas serta didukung legalitas organisasi yang sah.

Menurutnya, masyarakat maupun instansi pemerintah harus lebih selektif menerima informasi ataupun audiensi dari pihak yang mengaku sebagai pegiat antikorupsi.

“Periksa legalitasnya, apakah terdaftar di Kemenkumham, memiliki domisili jelas, dan program kerja yang transparan,” katanya.

Perubahan menambahkan, instansi berwenang seperti Kesbangpol, kepolisian, dan kejaksaan memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan terkait dugaan penyalahgunaan nama organisasi.

“Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak yang merasa dirugikan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” pungkasnya. (*)