JAKARTA, enewsindo.co.id - daerah. Aliansi mahasiswa dari sejumlah kampus turun ke jalan, termasuk di kawasan DPR dan Istana Negara, untuk menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pendidikan nasional. Dalam aksi tersebut, massa menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menjadi prioritas utama dalam menjawab persoalan mendasar pendidikan.

Orasi dilakukan secara bergantian dengan membawa berbagai poster yang menyinggung ketimpangan akses pendidikan serta penggunaan anggaran negara yang dianggap belum tepat sasaran.

Gelombang aksi juga terlihat di sejumlah kota seperti Makassar dan Yogyakarta yang mengangkat isu serupa. Mahasiswa menilai besarnya alokasi anggaran untuk program MBG seharusnya dapat dialihkan guna mendukung pendidikan gratis, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta perbaikan fasilitas pendidikan.

Selain itu, isu mahalnya biaya kuliah dan komersialisasi pendidikan kembali mengemuka sebagai persoalan yang belum terselesaikan. Tekanan terhadap pemerintah pun disampaikan melalui tuntutan konkret, mulai dari transparansi anggaran hingga pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pernyataan yang disampaikan, mahasiswa menegaskan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar program jangka pendek.

“Program MBG dinilai tidak menyentuh akar persoalan pendidikan dan justru membebani anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor yang lebih mendesak,” sebagaimana dikutip dari pemberitaan garapmedia.com.

Mereka juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.

Aksi ini turut menegaskan peran mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Komitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah disampaikan apabila tuntutan tidak segera direspons secara konkret.

Demonstrasi yang berlangsung serentak di berbagai daerah tersebut sekaligus memperlihatkan konsistensi gerakan mahasiswa dalam mendorong perubahan kebijakan pendidikan agar lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.