ENEWS INDO

Demo Mahasiswa Guncang DPRD Tulungagung, Soroti Pengawasan Usai OTT KPK

Pewarta : Redaksi

23 April 2026

15:07

Aksi demo mahasiswa tulungagung (Foto : Istimewa)

TULUNGAGUNG, enewsindo.co.id - Aliansi mahasiswa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulungagung, Rabu, menyusul penangkapan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.30 WIB itu diikuti mahasiswa dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung bersama PC PMII Tulungagung. Massa melakukan long march menuju gedung DPRD sambil membawa poster dan menyuarakan tuntutan terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Setibanya di lokasi, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menilai penangkapan kepala daerah tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan serta fungsi pengawasan yang belum berjalan optimal.

Situasi sempat memanas ketika massa aksi membakar ban bekas di depan gedung DPRD sebagai bentuk protes terhadap kondisi pemerintahan daerah.

Ketua PC PMII Tulungagung, M. Ahsanur Rizqi, dalam orasinya menyatakan dukungan terhadap langkah KPK dalam mengusut kasus tersebut. “Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” kata Ahsanur.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kinerja DPRD Tulungagung yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Mereka mendesak DPRD agar lebih responsif dalam mengantisipasi potensi penyimpangan anggaran yang dapat berujung pada praktik korupsi.

Mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, khususnya terkait dugaan ketidaksesuaian kompetensi dalam pengangkatan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik serta membuka celah praktik yang tidak profesional.

Menanggapi aksi tersebut, anggota DPRD Tulungagung Asrori mengakui bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa sejalan dengan kondisi yang terjadi saat ini. “Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini juga menjadi kegelisahan kami di DPRD,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD selama ini telah berupaya mengingatkan pihak eksekutif agar lebih berhati-hati dan transparan dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Kami akan meneruskan seluruh aspirasi ini kepada pimpinan DPRD dan menyampaikannya kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti,” kata Asrori.

Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran daerah agar seluruh program berjalan sesuai dengan pos yang telah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Namun demikian, Asrori mengaku tidak mengetahui secara rinci pola kebijakan yang diambil oleh bupati karena berada di luar jangkauan fungsi pengawasan DPRD.

Tags : #mahasiswa #politik #hukum #pemerintah

Ikuti Kami :