JAKARTA, enewsindo.co.id – Wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan jalan tol menuai sorotan dari DPR RI. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Menurut Lasarus, penerapan PPN pada jalan tol belum tepat dilakukan saat ini. Ia menegaskan setiap kebijakan yang berpotensi meningkatkan biaya publik harus dipertimbangkan secara matang agar tidak memperberat masyarakat.

“Sudah pasti pembebanan biaya yang timbul di jalan tol pada akhirnya akan berdampak kepada pengguna jalan tol,” ujarnya, seperti dikutip dari detik.com.

Ia juga menyoroti tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, termasuk dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang dinilai semakin mempersempit ruang ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap awal. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyatakan bahwa rencana tersebut belum menjadi kebijakan resmi.

“Terkait isu pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Pemerintah pun diharapkan dapat mengkaji secara komprehensif dampak kebijakan tersebut, khususnya terhadap daya beli masyarakat dan keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.