BANYUWANGI, enewsindo.co.id - Diskusi publik bertajuk “Tandang Bareng Evaluasi, Partisipasi, dan Penguatan Peran Masyarakat dalam Pelayanan Publik” yang digelar Rumah Kebangsaan (RK) di Banyuwangi, Rabu (1/4/2006) malam, menjadi ruang konsolidasi lintas sektor dalam memperkuat arah implementasi program pelayanan publik.

Kegiatan ini dihadiri unsur akademisi, pemerintah daerah, tokoh lintas agama, serta berbagai komunitas masyarakat, di antaranya Rektor UII Dr. Lukman Hakim, Rektor UBI Dr. Haya, Direktur Poliwangi, perwakilan Rektor Untag, serta tokoh lintas iman, termasuk KH Achmad Wahyudi (Pengasuh Ponpes Adz Dzikra).

Hadir pula perwakilan organisasi keagamaan seperti BAMAG, PHDI, WALUBI, Khonghucu, Katolik, dan Kristen. Dari unsur pemerintah daerah, tampak Asisten I Setda Banyuwangi MY Bramudya, Asisten II Suratno, Kabag Hukum Aang Muslimin, Kepala Dinas Sosial Puguh, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Ketua Rumah Kebangsaan  Banyuwangi Hakim Said menyampaikan forum ini bertujuan merumuskan arah kebijakan berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. “Rumah Kebangsaan ingin memastikan bahwa Tandang Bareng tidak hanya menjadi program seremonial, tetapi menjadi model pembangunan yang memiliki konsep, arah, dan dampak nyata,” ujarnya.

Program “Tandang Bareng” yang diluncurkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada peringatan Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) 2025 dinilai memiliki semangat mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, forum ini juga menyoroti perlunya penguatan aspek konseptual dan regulasi.

Asisten I Setda Banyuwangi MY Bramudya menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dalam penyempurnaan program tersebut. “Pemda sangat terbuka terhadap masukan. Tandang Bareng akan lebih kuat jika dirumuskan bersama dengan melibatkan seluruh elemen, termasuk masyarakat kultural,” katanya.

Sementara itu, Asisten II Suratno menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar implementasi program berjalan efektif dan terukur. Dari kalangan akademisi, Rektor UII Dr. Lukman Hakim menilai program ini berpotensi menjadi model nasional apabila didukung kerangka kebijakan yang jelas dan berkelanjutan.

“Tandang Bareng bisa menjadi best practice, tetapi harus memiliki desain kebijakan yang terukur,” ujarnya.

Rektor UBI Dr. Haya menambahkan, program tersebut perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD agar memiliki kepastian arah dan dukungan anggaran. Dari perspektif kultural, KH Achmad Wahyudi mengingatkan agar implementasi program tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

“Jangan sampai ramai di kegiatan, tetapi minim dampak. Substansi harus menjadi perhatian utama,” katanya.

Diskusi juga diwarnai masukan dari unsur masyarakat sipil, mahasiswa, komunitas, dan pelaku UMKM. Budayawan Aekanu Hariyono menekankan pentingnya menjadikan budaya Osing sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan program.

Forum menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penyusunan draf konsep operasional, skema pelibatan masyarakat kultural, serta dorongan pembentukan Peraturan Bupati atau integrasi program dalam RPJMD dan RKPD. Selain itu, disepakati pula penyusunan policy brief sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Rumah Kebangsaan Banyuwangi diharapkan dapat berperan sebagai think tank lokal sekaligus mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam mendorong pembangunan partisipatif berbasis kearifan lokal. (*)