KOTA KEDIRI, enewsindo.co.id – Guna mendorong pembangunan yang adil, responsif, dan berkelanjutan demi terwujudnya Kota Kediri MAPAN, Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) Tahun 2026, Kamis (26/02/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri itu mengusung tema “Setara Didengar, Setara Diperhitungkan, Inklusivitas Bersama Menuju Kota Kediri MAPAN.” Forum ini menjadi ruang penting bagi kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia untuk menyuarakan kebutuhan mereka dalam proses perencanaan pembangunan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri, M Ferry Djatmiko, menegaskan bahwa Musrenbang Tematik GEDSI bertujuan memastikan aspirasi kelompok rentan benar-benar tertuang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2027.

“Kegiatan ini untuk memastikan suara perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Kediri berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga,” ujarnya.

Menurut Ferry, komitmen tersebut telah diperkuat melalui sejumlah regulasi daerah yang menjamin hak, perlindungan, serta ruang partisipasi setara bagi kelompok rentan. Ia menekankan bahwa pembangunan inklusif merupakan amanat konstitusi dan kebijakan nasional.

“Prinsipnya, pembangunan tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan keadilan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi seluruh warga tanpa diskriminasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ferry menyebut forum ini berfungsi sebagai ruang penjaringan aspirasi kelompok GEDSI sekaligus konsolidasi kebijakan dan penguatan komitmen bersama dalam perencanaan pembangunan yang responsif. Sebelum forum digelar, penjaringan aspirasi dilakukan secara daring melalui Google Form pada 23–25 Februari 2026 dan menghasilkan 809 usulan.

Rinciannya, 64,9 persen berasal dari kelompok anak, 27,4 persen perempuan, 4,1 persen lansia, dan 3,6 persen penyandang disabilitas. Tiga isu prioritas yang mengemuka meliputi pekerjaan dan kemiskinan, pendidikan, serta lingkungan dan kebencanaan.

Ferry berharap peserta memanfaatkan forum secara optimal. “Manfaatkan forum ini secara kritis dan bertanggung jawab. Suara kita menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Kediri ke depan,” pesannya.

Sebagai informasi, forum dilaksanakan dalam format pleno dan dipandu fasilitator nasional Sistem Perlindungan Anak, Nanang Abdul Chanan. Kegiatan ini diikuti 50 peserta lintas peran yang terlibat dalam pengarusutamaan gender, pemenuhan dan perlindungan hak anak, penyandang disabilitas, lansia, serta penguatan inklusi sosial dalam pembangunan daerah.