TANGERANG, enewsindo.co.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencanangkan strategi optimalisasi layanan dan infrastruktur untuk mewujudkan ekosistem digital keimigrasian melalui Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Kamis (22/1/2026).

Rapat koordinasi yang mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian” tersebut menjadi forum penyelarasan strategi transformasi institusi guna meningkatkan standar layanan keimigrasian sekaligus mendukung prioritas nasional.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Silmy Karim dalam arahannya menegaskan bahwa berbagai capaian Imigrasi pada tahun-tahun sebelumnya merupakan hasil kerja keras dan inovasi berkelanjutan. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar terus memperkuat peran institusi dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Kita sudah memulai dengan All Indonesia. Sistem yang mempermudah dan mempercepat perlintasan ini merupakan hasil perjalanan panjang Imigrasi. Sekitar dua tahun kita berproses membangun integrasi sistem dengan kementerian dan lembaga lain, dan kini telah terwujud. Jangan pernah lelah untuk memperbesar dan menguatkan peran institusi, bahkan jika memungkinkan menjadi percontohan bagi lembaga lain,” ujar Silmy.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menyampaikan bahwa fokus utama Imigrasi pada 2026 adalah penyelarasan kebijakan pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi, khususnya melalui penguatan layanan digital dan modernisasi infrastruktur di pintu-pintu masuk negara.

“Tahun ini kami merencanakan modernisasi sarana dan prasarana di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk penambahan unit autogate di bandara, pelabuhan laut, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga peningkatan fasilitas Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT),” kata Yuldi.

Selain pemerataan fasilitas, lanjutnya, Imigrasi juga mengusung sustainable business process dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui penggunaan panel surya, terutama di wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Di bidang penegakan hukum, Imigrasi menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui penguatan program Desa Binaan sebagai sarana edukasi masyarakat. 

Upaya tersebut dibahas bersamaan dengan peran Imigrasi dalam mendukung iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal, serta kegiatan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis Imigrasi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS Asep Kurnia menekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi guna menjawab meningkatnya beban kerja keimigrasian.

“Kami akan mengusulkan penambahan satu direktorat yang berkaitan dengan sistem dan strategi kebijakan keimigrasian, khususnya dalam penyusunan rencana program strategis,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut juga menghadirkan pandangan pakar eksternal, antara lain Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara Frizka Ferina serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Rudi Syafruddin, yang memberikan pembekalan terkait pengamanan ruang siber dan sinergi penegakan hukum guna menjaga integritas data serta ketertiban di lingkungan keimigrasian.

Menutup arahannya, Silmy Karim menegaskan bahwa Imigrasi diinstruksikan untuk terus memperkuat ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur, sekaligus berada di garis depan pencegahan TPPO dan TPPM.

“Pengakuan internasional yang kita terima pada 2025, termasuk dari Skytrax terkait pelayanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta yang masuk 10 terbaik dunia, harus menjadi pelecut semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Silmy.