JEMBER, enewindo.co.id - Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Rabu (26/11/2025).

Aksi ini mendesak Bupati dan Wakil Bupati Jember segera menyelesaikan konflik internal yang dinilai menghambat jalannya pemerintahan dan merugikan masyarakat.

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara DPRD Jember dan AMJB yang ditandatangani pada 21 Oktober 2025 yang akhir November, situasi disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati dinilai belum mengalami perbaikan signifikan.

Bahkan, menurut AMJB, eskalasi konflik justru semakin meluas dan memengaruhi sinkronisasi kebijakan daerah. “Kondisi ini sangat merugikan rakyat Jember,” ujar Baginda Bagus Hermanto, salah satu koordinator lapangan aksi.

Baginda menjelaskan bahwa aksi yang digelar hari ini merupakan bentuk dorongan agar kedua pimpinan daerah kembali harmonis dan mampu bekerja sama membangun Jember.

“Dengan aksi hari ini, kami berharap Bupati dan Wakil Bupati bisa rukun dan harmonis sehingga dapat membangun Jember dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, rekonsiliasi antara kedua pemimpin daerah harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh Forkopimda serta masyarakat agar memiliki kepastian.  

"Masyarakat membutuhkan komitmen nyata, bukan sekadar pernyataan tanpa bukti. Kalau hanya secara lisan, kami kurang yakin. Tidak ada jaminan keakuran itu benar-benar serius,” tambahnya.

Baginda menegaskan bahwa AMJB akan terus mengawal tuntutan tersebut. Pihaknya juga mengatakan, akan terus berjuang sampai niat dan tujuannya terwujud.

"Sampai kapan pun kami akan terus mengawal, agar Bupati dan Wabup akur," tegasnya.

Baginda pun meyakini berbagai pihak memiliki kepentingan yang sama untuk mendorong harmonisasi hubungan Bupati dan Wakil Bupati demi kelancaran pemerintahan daerah.

“Tuntutan kami hanya satu, Bupati dan Wakil Bupati segera menyelesaikan konflik atau polemik disharmoni di antara mereka. Kami minta mereka akur,” pungkasnya.