BONDOWOSO, enewsindo.co.id - Suasana pendopo Kabupaten Bondowoso, Kamis pagi (6/11/2025), menjadi saksi momentum penting dalam perjalanan birokrasi pemerintahan daerah. Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid, melantik sejumlah pejabat eselon II untuk menempati posisi strategis di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Pelantikan tersebut bukan hanya sebuah prosesi seremonial. Di baliknya tersirat pesan kuat tentang komitmen, tanggung jawab, dan upaya memperkuat roda pemerintahan daerah. Bupati menegaskan, jabatan bukan sekadar rotasi administratif, tetapi amanah besar yang menuntut integritas dan kerja nyata bagi masyarakat Bondowoso.

“Ini bukan sekadar rotasi jabatan. Tetapi para pejabat ini wajib menjalankan amanah dan membangun Bondowoso untuk menyejahterakan masyarakat,” tegas KH Abdul Hamid Wahid dalam sambutannya yang penuh penekanan moral dan etika pelayanan publik.

Adapun para pejabat yang dilantik antara lain, Ghozal Rawan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, M. Imron sebagai Kepala Dinas Sosial dan P3AKB, serta Anissatul Hamidah yang kini resmi memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Selain itu, Taufan Restuanto dipercaya memimpin Dinas Pendidikan, Agung Tri Handono sebagai Inspektur, dan Dodik Siregar ditunjuk menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian. Selamet Yantoko menakhodai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Aris Agung Sungkowo memimpin Satpol PP, Ahmad menjadi Kepala Bakesbangpol, dan Anton Widodo diangkat sebagai auditor Kecamatan Sumberwringin.

Pelantikan ini sekaligus menandai berakhirnya masa kepemimpinan sejumlah pelaksana tugas (Plt) yang sebelumnya menjalankan roda pemerintahan di OPD terkait. Dengan hadirnya pejabat definitif, diharapkan ada percepatan dalam peningkatan kinerja, terutama dalam pelayanan publik dan realisasi program pembangunan daerah.

Momentum pelantikan tersebut menjadi refleksi arah baru birokrasi Bondowoso di bawah kepemimpinan KH Abdul Hamid Wahid sebuah upaya memperkuat sinergi antarinstansi, meneguhkan komitmen moral, serta memastikan setiap jabatan dijalankan bukan semata sebagai kekuasaan, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Tuhan.