JEMBER, enewsindo.co.id - Satuan Tugas Pangan Polres Jember menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kreongan, Selasa (28/10/2025), untuk memantau stabilitas harga beras dan memastikan ketersediaan pasokan pangan di wilayah Kabupaten Jember.

Sebab, Beras sebagai bahan pokok utama masyarakat Indonesia, kerap menjadi indikator stabilitas ekonomi dan sosial. Fluktuasi harga beras, sekecil apa pun, bisa memicu keresahan publik.

Menurut Kanit Tipidter Satreskrim Polres Jember, Ipda Harry Sasono, pengawasan ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Keduanya, menekankan pentingnya pengendalian distribusi bahan pangan pokok, terutama beras, agar masyarakat mendapatkan harga yang wajar dan pasokan yang aman.

“Melalui sidak ini, kami memastikan harga beras tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan stok tersedia dengan baik. Kami juga menindak tegas praktik penimbunan yang berpotensi merugikan masyarakat,” ujar Ipda Harry.

Pengawasan di lapangan lanjut Harry, bukan hanya soal menemukan pelanggaran, tetapi juga memastikan transparansi rantai pasok, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang pasar.

"Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional juga mewajibkan setiap produsen mencantumkan label kualitas Beras. Ini bagian dari upaya membangun kepercayaan konsumen dan mendorong industri beras yang lebih jujur dan kompetitif." Terangnya.

Sidak yang berlangsung kondusif di Pasar Kreongan memperlihatkan hasil positif. Tidak ditemukan adanya pelanggaran atau manipulasi harga. Pedagang pun menyambut baik langkah pengawasan tersebut. 

“Kalau sering disidak begini, kami jadi tenang. Harga bisa stabil dan pembeli tidak curiga,” ungkap Siti Munawaroh, pedagang beras setempat.

Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana sinergi antara aparat keamanan dan instansi pangan menjadi garda terdepan dalam menegakkan ketahanan pangan nasional. 

Di tengah fluktuasi harga global dan ancaman inflasi, pengawasan langsung seperti ini menjadi bentuk adaptasi kebijakan yang relevan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.