JEMBER, enewsindo.co.id - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi desa binaan yang digelar di Kantor Kecamatan Wuluhan, Rabu (28/5/2025).

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Kantor Kecamatan Wuluhan dan menggandeng sejumlah instansi strategis.

Mengangkat isu-isu krusial seperti perkawinan campur dan penyalahgunaan visa umrah serta haji tidak resmi, acara ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember, Kementerian Agama Kabupaten Jember, serta LSM Desa Peduli Buruh Migran.

"Foto ketika para narasumber memberikan sosialisasi dan materi kepada peserta yang hadir."

Agus Setiadi, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mewakili Kepala Kantor Imigrasi Jember, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan narasumber yang hadir.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi langsung ke desa-desa, mengingat banyaknya kasus pekerja migran dan perkawinan campur yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya terkait konsekuensi hukum dan administratif dari perkawinan campur serta risiko serius dari penggunaan visa umrah yang tidak resmi. Ini bagian dari upaya kami hadir lebih dekat dan solutif bagi masyarakat desa,” ujar Agus.

Para peserta diberikan penjelasan mendalam mengenai dampak hukum dan sosial dari perkawinan lintas negara, serta langkah-langkah pencegahan terhadap penipuan dan pelanggaran visa haji maupun umrah yang kian marak.

Camat Wuluhan, Andri Purnomo, dalam sambutan penutupnya menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menjaga sinergi antarlembaga dan seluruh perangkat desa. Ini juga menjadi bukti nyata kepedulian Imigrasi Jember terhadap isu pekerja migran di daerah kami,” tuturnya.

Kegiatan ini tidak hanya memperkuat kolaborasi antarinstansi, tetapi juga menjadi salah satu langkah konkret dalam membangun masyarakat desa yang lebih sadar hukum dan terhindar dari praktik migrasi yang merugikan.