JEMBER, enewsindo.co.id - Satuan Kerja (Satker) Brigif 9/DY/2 Kostrad menerima dua penghargaan bergengsi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Jember sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja dalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan selama Semester II Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Komandan Brigif 9/DY/2 Kostrad, Kolonel Inf Dr. La Ode Muhammad Nurdin, S.Sos., M.I.Pol., pada Kamis (22/5/2025) bertempat di Hall Mabrigif 9 Jember.

Dua kategori yang berhasil diraih oleh Brigif 9/DY/2 Kostrad yakni sebagai Satker dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik ke-2 dalam kategori Pagu Sangat Besar (di atas Rp100 miliar), serta Satker penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara terbaik ke-3 dalam kategori Pagu Besar (di atas Rp20 miliar).

Kepala KPPN Jember, Dirgahaju Widodo, dalam keterangannya menyampaikan bahwa penilaian ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja seluruh satuan kerja mitra KPPN Jember. “Alhamdulillah, Brigif 9 berhasil meraih dua penghargaan di semester dua ini. Masih ada peluang untuk meraih tiga kategori penghargaan lainnya yang belum tercapai,” jelasnya. Ia menambahkan, evaluasi semester I tahun 2025 akan dilakukan setelah bulan Juni, dan berharap capaian Brigif dapat terus meningkat.

Sementara itu, Danbrigif 9/DY/2 Kostrad menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi cerminan akuntabilitas dan efisiensi satuan kerjanya dalam mengelola anggaran negara. “Dengan nilai 99,91 pada IKPA, ini menunjukkan kinerja Brigif dalam pengeluaran anggaran sudah mendekati sempurna, sesuai dengan kriteria dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar sejalan dengan prinsip transparansi dan efektivitas belanja negara.

“Kami berkomitmen terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran agar mampu meraih lebih banyak penghargaan di waktu mendatang,” tutup Danbrigif.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang profesional dan berdampak nyata bagi masyarakat.