JEMBER, enewsindo.co.id - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta se-Kabupaten Jember menjadi sorotan setelah penetapan iuran organisasi tahun 2025 yang dinilai memberatkan para kepala sekolah. Ketentuan iuran sebesar Rp17.000 per siswa per tahun diperkirakan akan mengumpulkan dana lebih dari Rp1,1 miliar dari 174 SMK swasta di Kabupaten Jember.

Namun, di tengah besarnya jumlah dana yang akan dikelola oleh MKKS, muncul pertanyaan besar terkait transparansi penggunaannya. Banyak pihak, termasuk para kepala sekolah dan pemerhati pendidikan, meminta kejelasan tentang alokasi dana tersebut dan tujuan penggunaannya.

Penetapan iuran tersebut tercantum dalam Surat Pemberitahuan Ketua MKKS Kabupaten Jember Nomor 42/MKKS-SMKS-Jbr/I/2025 yang diterbitkan pada 30 Januari 2025. Dalam surat tersebut, seluruh kepala sekolah diwajibkan melunasi iuran paling lambat akhir Februari 2025. Berdasarkan data DAPODIK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, jumlah siswa SMK swasta dari kelas 10 hingga 13 mencapai sekitar 67.300 siswa. Dengan demikian, total dana yang akan dikumpulkan mencapai sekitar Rp1.144.100.000.

Namun, yang menjadi perdebatan adalah, untuk apa dana sebesar itu digunakan? Apakah benar-benar dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan, atau justru digunakan untuk kepentingan lain yang tidak transparan?

Di tengah kontroversi ini, pada Rabu, 12 Maret 2025, MKKS Kabupaten Jember mengadakan acara di Rumah Makan Cianjur Hall, Perumahan Argopuro Boulevard, Kaliwates, Jember. Acara bertajuk "Rundown Anggota" ini mencakup kegiatan buka bersama serta pembagian parcel kepada para anggota.

Banyak kepala sekolah yang merasa keberatan dengan acara ini karena iuran yang mereka bayarkan seolah tidak berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pendidikan, melainkan digunakan untuk kegiatan yang dinilai tidak mendesak. Beberapa kepala sekolah bahkan menyampaikan keluhan bahwa mereka merasa terpaksa membayar iuran tersebut tanpa kejelasan alokasi anggaran.

Dalam wawancara dengan Wakil Ketua Komite Sekolah SMA 3 Jember, Wigit Wicaksono, ia mengungkapkan adanya dugaan bahwa iuran ini berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Setiap siswa SMK swasta mendapatkan dana BOS sebesar Rp1.610.000 per tahun, dan terdapat dugaan bahwa iuran MKKS merupakan bentuk "upeti" kepada pengurus sebagai balas jasa dalam memperjuangkan dana BOS untuk sekolah-sekolah swasta di Jember.

"Diduga ada keteledoran dalam pengelolaan ini. Saya mendapatkan data bahwa MKKS membebankan iuran Rp17.000 per siswa kepada seluruh SMK swasta. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah cabang dinas provinsi mengetahui hal ini atau tidak?" ujar Wigit Wicaksono saat ditemui di ruang Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Jember.

Lebih jauh, muncul pula dugaan intimidasi terhadap kepala sekolah yang enggan membayar iuran. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kepala sekolah yang menolak atau terlambat membayar iuran dapat dilaporkan ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau bahkan aparat penegak hukum dengan tuduhan pelanggaran administratif atau keuangan.

"Sering kali kepala sekolah yang mencoba membangkang justru dijadikan target laporan hukum. Ini sangat memprihatinkan karena kepala sekolah sudah cukup terbebani dengan pengelolaan sekolah, kini mereka juga harus menghadapi tekanan semacam ini," tambah Wigit.

Polemik ini memicu desakan dari berbagai pihak agar penggunaan dana iuran MKKS diaudit secara transparan dan dipublikasikan kepada seluruh anggota. Pengamat pendidikan di Jember, Miantho Warsito, SH, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi pendidikan.

"Dana sebesar itu harus dikelola dengan transparan. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan dana iuran untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan," tegas Miantho.

Hal senada juga disampaikan oleh advokat senior Aris Fiana, SH, yang menyoroti rawannya pengelolaan dana pendidikan tanpa transparansi.

"Iuran organisasi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat solidaritas dan mendukung program pendidikan. Namun, jika disalahgunakan, iuran tersebut justru bisa menjadi alat penindasan dan menciptakan ketimpangan dalam dunia pendidikan," jelasnya.

Kasus ini telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan kepala sekolah SMK swasta. Jika tidak segera ditindaklanjuti, isu ini dapat menggerus kepercayaan terhadap MKKS sebagai lembaga yang seharusnya bertugas mengayomi kepala sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Jember.

Para pemerhati pendidikan dan pihak berwenang diharapkan segera melakukan investigasi guna memastikan bahwa iuran ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan dan bukan sekadar pungutan tanpa manfaat yang jelas.

Bagaimana tanggapan MKKS terkait polemik ini? Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak MKKS Kabupaten Jember. Publik pun masih menanti transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan dana iuran tersebut.