ENEWSINDO.co.id,Jombang - Komisi D DPRD Kabupaten Jombang menggelar kegiatan Komisioning bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,(DPPKB) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Jombang dipimpin Oleh Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Jombang Dora Maharani, turut hadir Kepala Dinas DPPkB PPPA Kabupaten Jombang Puji Umbaran didampingi segenap staff Dinas DPPKB PPPA bertempat di Ruang Komisi D DPRD Kabupaten Jombang. Senin(08/08/2022).

Dora Maharani saat diwawancarai menyampaikan, komisioning dengan semua OPD komisi D DPPKB PPPA, Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dirinya menegaskan bahwa sebagai Dewan yang memiliki tugas Kontroling, Monitoring sudah berupaya semiksimal mungkin menjalankan tugas tersebut termasuk kontroling kinerja di Dinas tersebut.

“Harapanya untuk semua OPD menjalankan tugas agar ada kemajuan bagi masyarakat Jombang,” tanbah Dora Maharani.

Semenatara Kepala Dinas DPPKB PPPA Puji Umbaran menyampaikan, DPPKB PPPA ada dua OPD yaitu DPPKB dan PPPA di gabung menjadi satu. “Tugas kami bukannya kecil, kami harus mengendalikan laju perkembangan penduduk, mengatur tentang bagaimana keluarga berencana bisa berjalan dengan baik,” jelas Puji.

Tak hanya itu, menurut puji tantangan kedepan adalah menekan angka kasus stunting di Jombang.

"Supaya lahir anak - anak yang sehat cerdas dan kuat, karena itu yang di harapkan. Tidak boleh ada stunting, kita juga harus memberdayakan perempuan sehingga ada kesetaraan gender di kabupaten Jombang,” ucapnya.

Dirinya berharap ada dukungan yang kuat dari pemerintah daerah termasuk soal anggaran. Lantas ia membeberkan untuk anggaran yang dikelola oleh Dinas yakni sebasar 8,1 M di tahun 2023. Itupun kata dia 5,2 persen untuk gaji karyawan. “sisanya untuk memaksimalkan dalam mengemban, serta memastikan bahwa kasus stunting di Kabupaten Jombang harus menurun angkanya,” ucap Puji.

"PPA akan membentuk UPTD bagaimanan nanti memberdayakan perempuan dan redupsi terkait dengan kekerasan kepada anak. Kami juga terus mendorong desa - desa memiliki perdes tentang DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak) itu yang akan dipikirkan bersama, mudah - mudahan di berikan kesuksesan,” pungkasnya. (Nov)