NIAS SELATAN, enewsindo.co.id – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Nias Selatan yang memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah pada 7 September 2026., mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu, satu hari pasca kejadian, Pemkab Nias Selatan langsung menggelar rapat koordinasi secara hibrid untuk membahas penanganan sekaligus penetapan status bencana. Rakor berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Nias Selatan.

Rapat dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Fataloza Giawa, S.H., M.H. Ia hadir mewakili Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia.

Dalam rakor tersebut, kondisi wilayah terdampak menjadi pembahasan utama. Pemerintah ingin memastikan penanganan tidak berhenti pada respons darurat, tetapi dilanjutkan dengan pemulihan infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nias Selatan, Revival Nache, S.Hut., M.M., menyampaikan laporan Tim Reaksi Cepat (TRC). Berdasarkan hasil pemantauan, curah hujan dengan intensitas tinggi menjadi pemicu utama banjir dan longsor.

Dampaknya cukup terasa. Selain kerusakan material dan kerugian ekonomi, bencana juga mengganggu akses masyarakat serta fungsi sejumlah fasilitas publik. Beberapa ruas jalan dan jaringan irigasi turut mengalami kerusakan.

Fataloza mengatakan, penanganan bencana membutuhkan kerja bersama. Karena itu, koordinasi antarinstansi terus diperkuat agar setiap persoalan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti.

"Penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi. Yang paling utama adalah memastikan keselamatan masyarakat serta memulihkan akses dan fasilitas yang terdampak," ujar Fataloza, Selasa (8/9/2026).

Sejumlah langkah awal telah dilakukan pemerintah daerah. Mulai koordinasi lintas pemangku kepentingan, penerbitan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat, hingga rapat koordinasi lapangan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal.

Tim di lapangan juga bergerak melakukan evakuasi, pendataan, pemantauan, evaluasi, serta observasi langsung terhadap titik-titik infrastruktur yang terdampak.

Revival menegaskan, hasil pendataan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan berikutnya. Pemerintah membutuhkan gambaran kondisi lapangan yang akurat agar penanganan bisa dilakukan sesuai kebutuhan.

"Data dari lapangan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya. Karena itu, pendataan dan pemantauan harus dilakukan secara menyeluruh agar penanganan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di wilayah terdampak," katanya.

Tak hanya fokus pada kondisi darurat, Pemkab Nias Selatan juga mulai menyiapkan langkah pemulihan. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disiapkan untuk memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Pemkab juga akan mendirikan posko siaga bencana. Langkah mitigasi struktural dan nonstruktural turut diperkuat sebagai upaya mengurangi risiko apabila terjadi bencana susulan.

Koordinasi lintas sektor pun terus dimantapkan. Dengan begitu, penanganan diharapkan berjalan lebih cepat, terarah, dan mampu mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Rakor tersebut dihadiri perwakilan unsur Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretaris dinas, kepala bagian, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Pemkab Nias Selatan memastikan penanganan bencana menjadi perhatian bersama. Keselamatan masyarakat, pemulihan akses, dan perbaikan fasilitas terdampak menjadi bagian penting dari langkah pemerintah pascabencana. (*)