JAKARTA, enewsindo.co.id - Kejaksaan Agung kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026. Dalam perkembangan terbaru, penyidik menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Lalu Muhammad Iwan (LMI), sebagai tersangka baru. Penetapan tersebut menambah daftar pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang kini menjadi perhatian publik.

Berdasarkan hasil penyidikan, LMI diduga memiliki peran dalam proses pengadaan food tray atau wadah makanan yang akan digunakan oleh calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia disebut meminta sejumlah pihak mendirikan sebuah perusahaan yang kemudian digunakan sebagai sarana penjualan food tray kepada para calon mitra dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa terdapat dugaan keuntungan yang telah diatur dalam skema penjualan tersebut. "Pada tahun 2025, Saudara LMI meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan sebagai sarana melakukan penjualan food tray kepada calon mitra SPPG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Dalam harga tersebut juga terdapat bagian yang diperuntukkan bagi Saudara LMI agar penjualan itu mendapat persetujuan," ujar Syarief.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, LMI langsung menjalani penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, Kejaksaan Agung masih terus mendalami aliran dana, termasuk besaran keuntungan yang diduga diterima tersangka serta nilai kerugian negara yang timbul akibat perkara tersebut.

Dengan penetapan LMI, jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional kini bertambah menjadi tujuh orang. Penyidik menegaskan proses hukum akan terus berjalan guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat serta memastikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)